Adies Kadir: Kenaikan PPN 12 Persen Untuk Pemerataan Ekonomi RI dan Peningkatan Penerimaan Negara

Berita GolkarWakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, menanggapi rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurutnya, kebijakan ini dalam rangka menjalankan amanah Undang undang dan langkah strategis dalam hal pemerataan ekonomi serta peningkatan penerimaan negara.

Adies Kadir menjelaskan bahwa kenaikan PPN tidak berlaku untuk semua barang. PPN 12% hanya akan dikenakan pada barang-barang mewah yang umumnya dikonsumsi kalangan atas, seperti orang kaya dan pejabat. Barang-barang kebutuhan pokok, layanan sosial, pendidikan, kesehatan, produk untuk UMKM, dan pertanian tetap dikecualikan dari kenaikan ini.

“Penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya pada barang mewah ini sangat tepat. Kelompok konsumen barang mewah, yang sebagian besar berasal dari kalangan atas, memiliki daya beli yang sangat tinggi. Dengan demikian, mereka yang paling mampu berkontribusi lebih besar terhadap negara,” ujar Adies.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menilai kebijakan kenaikan PPN berfungsi untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil di masyarakat.

“Kenaikan PPN pada barang mewah ini bisa diibaratkan pajak konsumsi bagi orang kaya. Kelompok ini membayar lebih karena mereka mendapatkan fasilitas dan akses yang lebih banyak. Hasil dari pajak yang mereka bayar nantinya akan digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutur Adies.

Ketua Umum Ormas MKGR ini menekankan bahwa kebijakan ini selaras tujuan pemerintah untuk memperkuat perekonomian Indonesia melalui pemerataan kesejahteraan. Dengan adanya kenaikan PPN pada barang mewah, diharapkan ada peningkatan penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan program bantuan sosial lainnya yang mendukung kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

“Kenaikan PPN ini bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memastikan mereka yang memiliki kemampuan lebih berkontribusi lebih besar. Dana yang terkumpul nantinya bisa digunakan untuk program sosial yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” pungkas legislator Partai Golkar asal dapil Surabaya-Sidoarjo ini.