Berita Golkar – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Mukhtarudin mendukung Presiden Prabowo Subianto yang telah mengumumkan efisiensi anggaran belanja hingga Rp 306,95 triliun untuk tahun anggaran 2025.
“Ya, tentu langkah Pak Preside terkait kebijakan efisiensi ini akan menjadi dorongan kuat untuk bekerja lebih inovatif dan efektif dalam menjalankan tugas,” tutur Mukhtarudin, Kamis (6/2/2025), dikutip dari Berita Sampit.
Menurut Mukhtarudin, pengelolaan anggaran yang efisien merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat saat ini.
Efisiensi anggaran ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah juga melakukan review anggaran kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, serta transfer ke daerah.
Politisi Dapil Kalteng ini pun mendorong pemerintah pusat maupun Pemda harus memastikan kebijakan efisiensi tersebut dilakukan dengan bijak, terutama memprioritaskan daya beli masyarakat.
“Harapannya fokus pada program-program yang bertujuan meningkatan kesejahteraan masyarakat kita,” beber Mukhtarudin.
Menindaklanjuti instruksi Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang mengatur efisiensi belanja K/L untuk tahun anggaran 2025.
Dalam lampiran II surat tersebut, tercantum 16 item belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Rinciannya, efisiensi anggaran pos belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.
Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen
“Fraksi Golkar DPR RI berharap anggaran mesti difokuskan pada pos-pos yang bersifat produktif dan dapat memberikan efek pengganda bagi perekonomian nasional,” pungkas Mukhtarudin. {}
