Berita Golkar – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), yang bertujuan meningkatkan keselamatan kerja, efisiensi logistik, serta menekan biaya pemeliharaan infrastruktur jalan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, penerapan Zero ODOL sejalan dengan prinsip keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) di sektor industri. Kemenperin telah melakukan berbagai langkah antisipasi, termasuk sosialisasi kepada pelaku industri dan mendorong investasi tambahan di sektor alat angkut.
Menurut Agus, meskipun penerapan Zero ODOL sempat tertunda akibat pandemi Covid-19, industri alat angkut kini siap memenuhi kebutuhan armada baru yang sesuai standar.
“Kemenperin mendukung diberlakukannya Zero ODOL dan industri alat angkut, khususnya truk, memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan armada jika diperlukan,” ujarnya di kantor Kementerian Perindustrian, Rabu (19/2/2025), dikutip dari RakyatMerdeka.
Penerapan Zero ODOL diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dalam jangka panjang, menghilangkan praktik pungutan liar (pungli), serta meningkatkan keselamatan di jalan raya. Kemenperin juga meminta kementerian/lembaga (K/L) lain serta pemerintah daerah untuk menertibkan aparat yang masih memanfaatkan ODOL untuk kepentingan pungli, yang pada akhirnya meningkatkan biaya logistik.
Agus menyoroti bahwa persoalan ODOL bukan berasal dari industri manufaktur, melainkan dari persaingan ketat antar perusahaan logistik dalam menawarkan harga murah. “Persaingan harga menyebabkan beberapa perusahaan mengorbankan biaya perawatan kendaraan, menggunakan armada tua, menurunkan standar kompetensi pengemudi, serta memodifikasi kendaraan untuk membawa muatan berlebih,” jelasnya.
Untuk itu, Kemenperin mendorong koordinasi antar K/L guna memperbaiki sistem logistik secara menyeluruh. Upaya ini penting mengingat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada tahun 2023 masih berada di peringkat 61 dengan skor 3,0, jauh tertinggal dibandingkan Tiongkok (peringkat 19) dan India (peringkat 47).
Terkait pengangkutan bahan kimia berbahaya dan beracun (B3), Kemenperin telah menerapkan standar pengangkutan sesuai dengan Material Safety Data Sheet (MSDS). Dengan adanya standar ini, diharapkan dampak kecelakaan yang melibatkan bahan kimia dapat diminimalkan.
Agar kebijakan Zero ODOL berjalan optimal, Kemenperin mengusulkan beberapa langkah strategis, di antaranya: peningkatan armada logistik. Pemerintah perlu memberikan insentif serta memfasilitasi pinjaman investasi bagi perusahaan logistik untuk membeli armada baru yang sesuai dengan regulasi.
Kemudian, pengembangan infrastruktur dengan meningkatkan kualitas jalan, kesiapan armada transporter, serta sistem pengawasan, termasuk optimalisasi jembatan timbang. {}
