Berita Golkar – Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil NTT 2, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, S.H., M.H., menegaskan komitmennya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT. Hal ini disampaikan dalam kegiatan resesnya di Kantor DPD II Partai Golkar Kota Kupang, Rabu (26/3/2025).
Dalam arahannya, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto mengungkapkan bahwa NTT menjadi provinsi dengan angka TPPO tertinggi di Indonesia. Ia menyoroti faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang, yaitu kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta minimnya lapangan pekerjaan.
“Masalah TPPO ini sudah menjadi perhatian serius di DPR RI. Kami di Komisi XIII sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pekerja Migran sebagai langkah konkret untuk melindungi warga NTT dari jeratan perdagangan manusia,” ujar politisi Partai Golkar asal Sumba ini, dikutip dari SelatanIndonesia.
Kader Partai Golkar Didorong Jadi Agen Perubahan
Ia mengajak seluruh kader Partai Golkar di Kota Kupang untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi TPPO. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini.
“Kita harus lebih peka terhadap modus operandi para pelaku TPPO, termasuk penyalahgunaan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan domisili ilegal untuk pekerja migran ilegal,” tegasnya.
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kupang, Jonas Salean, membenarkan bahwa salah satu modus yang kerap terjadi adalah pemalsuan dokumen kependudukan oleh calo dengan melibatkan oknum RT dan RW.
“Orang yang baru datang satu minggu ke Kupang bisa langsung mengurus KTP dan domisili karena ada embel-embel tertentu,” ungkap Jonas.
Harapan pada Kepemimpinan Melki Laka Lena
Baik Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto maupun Jonas Salean optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Melki Laka Lena sebagai Gubernur NTT, pemberantasan TPPO bisa lebih efektif.
“Kita butuh pemimpin yang berani dan tegas dalam menangani TPPO. Saya yakin di bawah kepemimpinan kader muda Golkar Melki Laka Lena, kita bisa menekan angka perdagangan orang di NTT,” pungkas Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto.
Hadir dalam pertemuan tersebut seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kupang diantaranya Telend Daud, Djemari Josef Dogon, Yafet Horo, Muhammad Ikhsan Darwis, dan Randy Daud serta seluruh jajaran pengurus DPD II Partai Golkar Kota Kupang, Pimpinan Partai Golkar Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Kupang.
Golkar Kota Kupang kini semakin memantapkan langkahnya untuk aktif dalam sosialisasi dan edukasi terkait bahaya TPPO. Mereka bertekad untuk melindungi warga NTT agar tidak menjadi korban eksploitasi di negeri orang. {}
