Berita Golkar – Sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto, Nusron Wahid menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat reforma agraria, memerangi mafia tanah, dan memodernisasi administrasi pertanahan.
Selama April 2025, Nusron mencatatkan sejumlah capaian strategis yang mencerminkan pendekatan proaktif dan kolaboratif dalam menangani isu agraria dan tata ruang.
Berikut catatan Kompas.com terkait capaian Nusron Wahid yang menonjol selama periode tersebut:
1. Capaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 94,4 Persen
Pada 21 April 2025, Nusron mengumumkan bahwa sebanyak 121,64 juta bidang tanah telah terdaftar melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mencapai 94,4 persen dari target 126 juta bidang tanah per April 2025.
Namun, hanya 70 persen bidang tanah yang telah bersertifikat karena kendala pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemilik tanah. Rendahnya tingkat sertifikasi mengindikasikan tantangan finansial bagi masyarakat miskin, yang memerlukan solusi seperti subsidi BPHTB nasional.
2. Dorongan Administrasi Pertanahan Modern
Nusron mendorong penerapan administrasi pertanahan modern berbasis empat klaster: kepastian hukum tanah (land tenure), penilaian nilai tanah (land value), peruntukan dan pemanfaatan tanah (land use), serta pengembangan tanah (land development).
Ia menyoroti pentingnya validitas dokumen seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh kepala desa untuk mencegah konflik agraria, sinkronisasi Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pendekatan berbasis klaster memberikan kerangka jelas untuk modernisasi, sementara keterlibatan kepala daerah memperkuat implementasi di tingkat lokal. Selain itu, dorongan sinkronisasi ZNT-NJOP dapat meningkatkan transparansi nilai tanah, dan menarik investasi.
3. Sinergi Pengadaan Lahan untuk Ketahanan Pangan
Pada 24 April 2025, Nusron mengumumkan sinergi pengadaan lahan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, sejalan dengan visi Presiden Prabowo.
Kementerian ATR/BPN berperan dalam memastikan kepastian hukum lahan untuk proyek strategis seperti lumbung pangan, dengan fokus pada efisiensi dan kepatuhan terhadap tata ruang.
Inisiatif ini menunjukkan peran strategis ATR/BPN dalam mendukung prioritas nasional, memperkuat kolaborasi lintas kementerian. Hanya saja, detail implementasi, seperti lokasi dan skala proyek, masih belum jelas, berpotensi memperlambat eksekusi.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 0,88 triliun
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada 21 April 2025, Nusron melaporkan Kementerian ATR/BPN mergup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 0,88 triliun (27,4 persen).
Selain itu, serapan anggaran 33,75 persen (Rp 1,49 triliun dari pagu Rp 4,44 triliun) pada triwulan pertama 2025. Nusron juga menyinggung legalitas hak atas tanah tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada percepatan PTSL dan sertifikasi elektronik.
Serapan anggaran 33,75 persen menunjukkan efisiensi awal, terutama pada program prioritas seperti PTSL. Namun, PNBP yang baru 27,4 persen mengindikasikan potensi pendapatan yang belum optimal, mungkin akibat lambatnya proses sertifikasi. {}
