Berita Golkar – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyayangkan tindakan yang dilakukan ormas yang menguasai lahan milik BMKG. Bahkan, ormas itu meminta uang hingga Rp 5 miliar.
“Pertama sangat disayangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh ormas tersebut,” kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025), dikutip dari Kumparan.
Nusron mengatakan, lahan yang diklaim oleh ormas itu belum terbukti milik ahli waris. Nantinya, pihaknya akan mengecek lahan itu terlebih dahulu.
“Apalagi masalah ini baru dugaan-dugaan belum pernah ada pembuktian karena itu kami dari BPN akan mengecek tentang status tanah tersebut apalagi ini menyangkut BMN, Barang Milik Negara,” ucap dia.
Lebih jauh, Nusron menegaskan, barang milik negara itu selama masih tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), itu tetap masuk BMN.
“Apakah sudah disertifikat apa belum, selama masih tercatat di DJKN itu kami akan anggap sebagai BMN, barang milik negara,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi merespons soal lahan milik BMKG di Tangerang Selatan, Banten, yang dikuasai oleh ormas.
Bahkan, ormas tersebut bahkan meminta uang hingga Rp 5 miliar. Prasetyo mengaku belum mendengar kabar itu. “Aku belum denger, nanti aku cek ya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).
Namun, Prasetyo memastikan bahwa dalam waktu selama 2 minggu terakhir ini, Kepolisian Republik Indonesia dan jajarannya telah memberantas aksi premanisme.
“Ada yang bersifat perorangan, ada yang bersifat kelompok-kelompok termasuk sebagaimana yang minggu lalu kami sampaikan yang dikemas dalam bentuk-bentuk organisasi-organisasi masyarakat kan,” ucap dia. {}