Berita Golkar – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhidin M. Said, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024. Ia menilai, di tengah ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik dan gangguan rantai pasok internasional, pelaksanaan APBN tetap menunjukkan hasil yang positif.
Penilaian itu disampaikannya berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada DPR. Dalam laporan tersebut, pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional sesuai target yang telah disepakati bersama DPR, dengan capaian pertumbuhan ekonomi di angka 5,03%, inflasi terkendali sebesar 1,6%, serta defisit APBN yang berada di level 2,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Jadi begini, ini kan pembangunan ini program ini semua berkelanjutan dari pemerintahan yang lalu, sekarang kan kita lanjutkan, mana yang belum sempurna kita sempurnakan,” ujar Muhidin.
Ia juga mengakui bahwa secara umum pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan yang bersifat wajar dalam konteks perencanaan jangka menengah.
“Kita lihat dari pertanggungjawaban ini hampir semua sebenarnya, apa yang sudah kita anggarkan, kita APBN-kan sudah berjalan dengan bagus. Memang masih ada kekurangan di sana-sini, karena memang RPJM itu tidak mungkin 100 persen,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Muhidin menekankan pentingnya keberlanjutan program pemerintah lintas periode. Menurutnya, pemerintahan yang baru pun tetap bertugas menyempurnakan dan melanjutkan program-program yang masih perlu penyempurnaan dari pemerintahan sebelumnya.
“Oleh karena itu, pemerintah sekarang ini adalah proyek pemerintah yang melaksanakan keberlanjutan program-program yang belum sempurna, jadi memang ada variasinya. Sehingga Pak Prabowo menghendaki bahwa program itu betul-betul dilakukan rekonstruksi untuk menajamkan program yang akan datang seperti pendidikan, kesehatan, makan bergizi,” ungkapnya.
DPR RI, kata Muhidin, tetap berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan APBN agar tetap berjalan sesuai prinsip efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat, serta memastikan perekonomian nasional dapat terus tumbuh dan berdaya tahan.
