Ace Hasan Tegaskan Khittah MDI, Dakwah dan Politik Harus Mampu Menjaga Kemaslahatan

Berita Golkar – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menegaskan pentingnya menjaga hubungan historis dan ideologis antara Partai Golkar dengan kalangan ulama dalam momentum Syukuran Milad ke-48 Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) di Masjid Syajarotun Thoyyibah DPP Partai Golkar, Minggu (24/05).

Kegiatan yang diisi dengan istighosah, santunan anak yatim, serta rangkaian MTQ dan Dakwah Disabilitas Nasional itu menjadi momentum refleksi perjalanan panjang MDI sebagai organisasi dakwah yang lahir dan tumbuh bersama Golkar. Ace Hasan membuka sambutannya dengan menyampaikan salam dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji.

“Atas nama DPP Partai Golkar dan mewakili Ketua Umum, saya menyampaikan selamat milad ke-48 bagi Majelis Dakwah Islamiyah. Semoga kiprah MDI semakin memberikan kontribusi, bukan hanya bagi Partai Golkar tetapi juga bagi kejayaan bangsa dan negara yang kita cintai,” ujar Ace Hasan.

Ia menyampaikan rasa syukur karena tiga pengurus inti DPP Partai Golkar pada musim haji tahun ini sama-sama mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji.

“Alhamdulillah, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar tahun ini sedang menunaikan ibadah haji. Kami memaknai ini sebagai panggilan Allah SWT yang semoga menghadirkan keberkahan bagi Partai Golkar sekaligus menjadi spirit untuk terus berjaya dan memberikan pengabdian terbaik menuju Pemilu 2029,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ace Hasan yang juga menjabat sebagai Gubernur Lemhanas ini juga menegaskan bahwa MDI memiliki hubungan historis yang kuat dengan Golkar. Menurutnya, keberadaan MDI sejak awal dibentuk untuk menghadirkan peran dakwah yang konstruktif dalam mendukung pembangunan nasional.

“Majelis Dakwah Islamiyah pasti Golkar-nya. Karena MDI didirikan untuk menjadi ruang pengabdian para ulama dalam menjelaskan kepada masyarakat berbagai kebijakan pembangunan yang pada saat itu sering kali menghadapi resistensi,” jelasnya.

Ace Hasan kemudian mengenang pengalamannya yang dekat dengan MDI melalui sosok ayahnya yang merupakan seorang kyai sekaligus pernah menjadi Ketua MDI di salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Ia mencontohkan bagaimana para ulama MDI pada masa Orde Baru memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya terkait program Keluarga Berencana (KB).

Menurut Ace, ketika program KB menuai perdebatan dan bahkan dianggap bertentangan dengan nilai keagamaan, para ulama MDI turun langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Saat itu terjadi perdebatan yang sangat keras, bahkan ada pandangan bahwa program keluarga berencana bertentangan dengan agama. Tetapi para kyai, ulama, ustadz, dan ustadzah yang tergabung dalam MDI hadir memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa kebijakan pemerintah harus dilihat dari tujuan kemaslahatannya. Dengan peran para ulama itulah pengendalian penduduk pada era 1980-an dapat berjalan dengan baik,” paparnya.

Ace Hasan menilai, pengalaman sejarah tersebut menunjukkan bahwa khittah MDI sebagai mitra strategis pembangunan harus terus dijaga.

“Khittah MDI harus tetap terpelihara. Ulama bersama Golkar bukan untuk menjadi oposisi terhadap pemerintah semata, melainkan hadir untuk memastikan kehidupan bernegara berjalan dengan nilai, moral, dan tanggung jawab kebangsaan,” tegasnya.

Ia menegaskan, keterlibatan ulama dalam ruang kebangsaan dan politik tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan tugas keagamaan. Sebaliknya, menurut Ace, kehadiran ulama justru penting agar politik tetap memiliki arah moral.

“Para ulama sadar betul bahwa menjaga agama tidak cukup hanya di mimbar dan ruang pengajian. Agama juga harus dijaga dalam kehidupan bernegara. Karena ketika politik dilepaskan dari etika dan moral, maka yang muncul adalah kekuasaan tanpa nurani. Di situlah ulama memiliki tanggung jawab moral untuk hadir, memberi arah, dan memastikan bangsa ini diurus oleh orang-orang yang berpihak pada kemaslahatan,” ujar Ace Hasan.

Ace menambahkan, karakter tersebut menjadi salah satu identitas kuat Partai Golkar sebagai partai nasionalis religius yang memadukan semangat kebangsaan dan nilai keagamaan.

“Golkar tidak bisa dipisahkan dari para ulama. Kita punya MDI, Satkar Ulama, dan Al-Hidayah sebagai manifestasi religiusitas kita. Sementara nasionalismenya lahir dari kesadaran bahwa negara ini dibangun melalui perjuangan seluruh elemen bangsa, termasuk para ulama, demi menghadirkan keadilan dan kemakmuran,” pungkas Ace Hasan.