Berita Golkar – Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, melakukan lawatan ke Prancis untuk memperkuat hubungan ekonomi, industri, dan perdagangan antara kedua negara. Prancis merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di Eropa, dengan perdagangan antar kedua negara pada paruh pertama tahun 2023 mencapai sekitar USD 1,5 miliar.
Dalam lawatan tersebut, Agus melakukan berbagai agenda pertemuan dengan pemerintah, organisasi antarpemerintahan, serta para pelaku industri.
Saat kesempatan bertemu dengan Minister Delegate for Foreign Trade, Economic Attractiveness and French Nationals Abroad Perancis, Olivier Becht, Agus memaparkan beberapa key issues, meliputi kerja sama dalam bentuk Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), deforestasi, karbon, serta investasi.
“Terkait I-EU CEPA, kami sampaikan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat penyelesaian perundingan yang sedang berlangsung, agar kedua pihak dapat segera memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut,” ujar Agus melalui keterangan tertulis di Paris, Selasa (2/10).
Membahas deforestasi, Menperin mengatakan sebagai mitra, Indonesia menghendaki praktik-praktik berkelanjutan yang sudah ada dalam rantai pasok pertanian di negara-negara produsen komoditas untuk dapat diakui. Hal ini terkait dengan komoditas ekspor Indonesia yang dikirim ke Uni Eropa.
Presiden Joko Widodo telah meluncurkan skema perdagangan kredit karbon pertama di Indonesia, sebagai bagian dari Net Zero Emission tahun 2060. Pertukaran karbon ini memiliki potensi hingga USD 200 miliar. Izin untuk satu ton CO2 saat ini dijual dengan harga sekitar USD 4,50 di Indonesia, sementara di Uni Eropa harga yang berlaku saat ini adalah sekitar USD 92. Skema ini dirancang untuk menjadi peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan arah gerak dunia menuju ekonomi ramah lingkungan.
“Sekali lagi, saya berharap Prancis dapat menjadi bagian dari perubahan kami menuju masa depan yang lebih berkelanjutan,” jelas Menperin.
Sedangkan terkait kebijakan hilirisasi industri di Indonesia, Menperin menyampaikan bahwa hal ini penting untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian tinggi pada tahun 2045. Menurutnya, kebijakan ini juga bernilai tambah tinggi, dan kunci bagi Indonesia menjadi bagian dari rantai pasokan global. Untuk itu, Menperin mengundang Perancis untuk berinvestasi dan menjadi bagian dari perjalanan ini, yang dapat memberikan hasil yang tinggi sebagai pendatang awal di berbagai industri.
Ke Prancis, Menperin Bertekad Majukan Industri Pertahanan Nasional
Dalam rangkaian kunjungannya, Agus Gumiwang memimpin delegasi dari Indonesia melakukan pertemuan dengan Thales Group, sebuah perusahaan multinasional yang mengembangkan berbagai sektor, terutama pada bidang kedirgantaraan, pertahanan, keamanan, dan transportasi.
Topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana kemitraan strategis antara Thales dengan perusahaan BUMN industri pertahanan PT Len Industri (Persero). Kedua perusahaan sepakat untuk membuat perusahaan patungan dalam pengembangan alat pertahanan.
“Kami memberikan apresiasi atas perjanjian kerja sama dua perusahaan tersebut, yang sudah diteken di sela-sela agenda ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF) 2023 di Jakarta beberapa waktu lalu,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seusai melakukan pertemuan dengan jajaran Thales Group di Paris, Prancis, Selasa (3/10) waktu setempat.
Dalam pertemuan dengan jajaran Thales Group yang dipimpin oleh Director for International Relations Marc Dufourmantelle, Menperin berharap joint venture yang dilakukan dua perusahaan tersebut akan menjadi pusat teknologi di Asia.
“Artinya, menjadi sebuah perusahaan produksi yang akan melengkapi pasar Asia dengan produk dan kemampuan teknologi,” jelas Agus.
Menperin optimistis, melalui sinergi PT Len Industri (Persero) dan Thales, akan dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. “Oleh karena itu, melalui kunjungan kerja ini, sebagai wujud nyata kami dalam upaya untuk terus memajukan industri pertahanan dalam negeri,” tegasnya.
Menperin berharap, perusahaan patungan ini nantinya dapat memperluas cakupan kerja samanya, misalnya untuk pengembangan Imagery Intelligence (IMINT) for observation satellite, integrasi naval ship combat system, pengembangan command and control systems, serta pengembangan lokal communication system. Targetnya, perusahaan ini akan menjadi pemain besar di industri alutsista dunia.
Indonesia Siapkan Diri Jadi Anggota OECD
Agus Gumiwang juga bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias Cormann. Pertemuan itu dalam rangka tindak lanjut upaya Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota baru OECD yang merupakan forum ekonomi lintasnegara.
ADVERTISEMENT
“Kami menyadari peran OECD sebagai organisasi internasional yang bertujuan menciptakan kebijakan dan mengembangkan standar internasional untuk mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan dan kesejahteraan pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup,” kata Agus.
Agus menyampaikan, keanggotaan Indonesia di OECD akan sangat strategis dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Indonesia, keanggotaan dalam OECD dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dalam rangka mencapai tujuan strategis nasional. Sedangkan bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara.
Pada tahun 2023, OECD memiliki anggota sebanyak 38 negara. Pemerintah Indonesia meminta dukungan negara-negara anggota OECD dan Sekretaris Jenderal OECD untuk mendukung aksesi Indonesia ke dalam organisasi internasional tersebut.
Agus menuturkan, untuk menjadi anggota OECD tidak mudah, sebagaimana pengalaman Kosta Rika, Kolombia, dan lainnya yang membutuhkan sekitar tiga hingga tujuh tahun dalam proses aksesi. Indonesia menargetkan untuk dapat menyelesaikan proses aksesi tersebut dalam waktu kurang dari empat tahun.
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Nasional yang bertugas untuk mengidentifikasi policy gaps, sektor, dan isu yang mampu diselesaikan secara cepat (low-hanging fruits). {sumber}
