Berita Golkar – Sejumlah DPD I Partai Golkar menginginkan partai berlambang pohon beringin itu mendukung Menteri Pertahanan cum Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2023. Usulan itu mereka sampaikan langsung ke Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat pertemuan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali akhir pekan kemarin.
Pertemuan tersebut digelar di tengah menguatnya isu desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Pertemuan dengan Ketua DPD I Partai Golkar se-Indonesia itu dilakukan setelah Airlangga bertemu serta memberikan buket mawar berwarna merah dan kuning kepada Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Momen itu terjadi saat Puan mengunjungi kediaman Airlangga di Jalan Tirtayasa Nomor 32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).
Bunga politik berwarna merah kuning tersebut merupakan representasi simbol Golkar dan PDIP. Laporan lengkap terkait “simbol bunga” dalam pertemuan ini, bisa dibaca di link ini. Dukungan sejumlah DPD I Partai Golkar terhadap Prabowo itu bukan tanpa alasan.
Prabowo yang merupakan bakal capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) itu dianggap memiliki elektabilitas yang signifikan dibandingkan dengan bakal calon lainnya. Misalnya, hasil Lembaga Survei Nasional (LSN) pada 10-19 Juli 2024 di 34 provinsi Indonesia yang menempatkan Prabowo Subianto di posisi teratas dengan meraih 33,8 persen, Ganjar Pranowo (20,2 persen), dan Anies Baswedan (16,4 persen).
Survei itu melibatkan 1.420 responden dengan teknik pengambilan sampel acak berjenjang (multistage random sampling). Direktur Eksekutif LSN, Gema Nusantara Bakry mengatakan, naiknya elektabilitas Prabowo turut disokong dari faktor endorsement Presiden Jokowi. Hal itu turut mempengaruhi melemahnya elektabilitas Ganjar.
Suara-Suara DPD I Partai Golkar soal Koalisi Ketua DPD I Partai Golkar Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman mengatakan, para ketua DPD I menyampaikan harapan kepada Airlangga Hartarto agar memutuskan untuk berkoalisi dengan Gerindra dan ikut mendukung Prabowo sebagai bakal capres di Pilpres 2024.
“Di dalam diskusi santai dan informal, sebagian besar suasana keyakinan dan kebatinan beberapa DPD I Golkar agar bisa berkoalisi dengan Gerindra,” kata Maman.
Menurut dia, para ketua DPD I Golkar juga optimistis bahwa Prabowo memiliki akar genealogi yang sama dengan Golkar. Hal itu mengingat masa lalu Prabowo yang pernah bersama Golkar sebelum mendirikan Partai Gerindra. “Dikarenakan Pak Prabowo juga pernah di Golkar dan di Pilpres 2014, Golkar pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Timur, Sarmuji mengaku, dukungan parpol berlambang beringin terhadap bakal capres atau cawapres mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo. Sarmuji mengatakan, jika arahan itu mengarah ke Prabowo, maka ia pun mendorong agar Golkar ikut mendukung pilihan tersebut.
Hanya saja, Sarmuji tidak menyebut pilihan ke Prabowo adalah hal yang mutlak saat ini di partainya. Apabila Jokowi mau memilih yang lain, Sarmuji juga meminta Golkar mengikuti petunjuk tersebut. “Istilah orang Jawa kita yang harus pandai meraba tanpa menyentuh. Membaca isyarat tanpa diperintah,” kata Sarmuji.
Selain mengusulkan untuk mendaulat Prabowo, para ketua DPD I juga sepakat menolak menggelar Munaslub. Wacana Munaslub muncul karena elektabilitas parpol berlambang pohon beringin itu disebut cenderung menurun menjelang pemilu serentak yang akan digelar pada 14 Februari 2024.
Apalagi, Airlangga berstatus saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Meski demikian, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Mekeng menilai, dukungan para Ketua DPD Golkar Tingkat l tersebut bukan pernyataan resmi. Mekeng mengatakan usulan puluhan DPD itu merupakan pendapat pribadi.
“Enggak ada, itu kan pendapat pribadi bukan pendapat institusi. Jadi, itu mungkin omongan-omongan di setelah munas kan, ngopi bareng. Itu bukan pernyataan resmi,” kata Mekeng saat dihubungi Tirto, Kamis (3/8/2023).
Mekeng mengklaim, para Ketua DPD I Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Airlangga Hartarto selaku ketua umum untuk menentukan arah koalisi. {sumber}
