Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyebut penghormatan internasional yang diterima Indonesia usai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 merupakan modal penting untuk melanjutkan konsistensi diplomasi bebas aktif di tingkat global.
Nurul mengatakan pengakuan dunia, mulai dari standing applause delegasi hingga pujian Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menunjukkan posisi Indonesia kian dihormati saat ini. Menurutnya, modal itu harus dimanfaatkan untuk memperkuat optimisme nasional sekaligus konsistensi politik luar negeri.
“Pengakuan luar negeri begitu besar, itu tidak mudah. Ini bisa memperkuat modal diplomasi RI secara internasional. Kita punya kekayaan alam, penduduk terbesar keempat dunia, dan semua itu jadi nilai tinggi. Implementasinya memang perlu waktu, tetapi kita harus optimistis,” kata Nurul dalam diskusi ‘Dialektika Demokrasi’ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/9/2025), dikutip dari Antaranews.
Ia menegaskan, dalam membangun citra internasional, bangsa Indonesia juga harus membangun kepercayaan diri. Nurul mengajak masyarakat tidak hanya melihat kekurangan di dalam negeri, tetapi juga menghargai pencapaian Indonesia di forum dunia.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza, mengingatkan bahwa penghormatan dunia terhadap pidato Presiden Prabowo harus dibuktikan dengan langkah nyata di dalam negeri agar tidak berhenti pada retorika.
“Pidato Prabowo kuat dan penuh gagasan, tetapi kelemahannya masih pada detail implementasi. Jangan sampai narasi besar berhenti jadi ambisius tanpa bukti nyata,” ujar Efriza.
Ia menekankan bahwa isu swasembada pangan, perubahan iklim, hingga ketahanan energi yang disampaikan Prabowo menuntut pembuktian langsung di dalam negeri.
Menurutnya, tingginya harga beras, tantangan krisis iklim, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.
Dia juga menyinggung bahwa kualitas demokrasi nasional perlu terus diperkuat agar sejalan dengan narasi Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung hak asasi manusia di forum internasional.
Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk meneguhkan kembali politik luar negeri bebas aktif yang demokratis dan inklusif.
Ia menilai Prabowo telah memulai dengan narasi kuat, tetapi kabinet, parlemen, dan perwakilan diplomatik perlu menerjemahkan ke kebijakan yang terukur.
Efriza kemudian menambahkan, bahwa pidato Presiden di PBB merupakan langkah penting mengangkat posisi Indonesia. Namun, ia menekankan konsistensi kebijakan domestik menjadi faktor penentu agar diplomasi global Indonesia tetap kredibel. {}
