Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Soedeson Tandra mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto masih kurang puas, sehingga menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprioritaskan tiga tugas utama, yakni pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online (judol).
Soedeson menyampaikan, arahan Prabowo tersebut menjadi sinyal agar jajaran penegak hukum semakin responsif dalam menindak berbagai kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat.
“Pertanyaannya kenapa dia harus mengatakan berantas tiga ini? Karena Presiden merasa masih kurang. Kalau Presiden merasa mengatakan itu masih kurang ya pembantu-pembantu Presiden, menteri dan Kapolri harus tanggap,” kata Soedeson kepada wartawan, Kamis (30/10/2025), dikutip dari Kompas.
Hanya saja, Soedeson berpandangan bahwa Polri sudah memberantas narkoba secara baik. Dia lantas mencontohkan sejumlah keberhasilan pengungkapan kasus besar dalam beberapa waktu terakhir.
“Ya jadi kan kalau kita lihat masalah pemberantasan narkoba itu kan masuk ke dalam asta cita Presiden. Walaupun prestasi kepolisian itu kan sangat baik. Kemarin itu enggak tahu berapa ton itu yang, ya ribuan. Ya, nah jadi kalau Presiden mengatakan kepada Kapolri untuk memberantas narkoba, ya wajar karena itu kan ada di dalam Astacita Presiden kan,” jelasnya.
Lalu, terkait pemberantasan judi online, Soedeson menilai Polri telah menunjukkan kinerja positif. Meski begitu, Ia mengingatkan perlunya sinergi yang lebih kuat antara Polri dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kerja sama dengan Komdigi. Menurut saya, prestasi mereka sudah bagus sekali, hanya saja memang belum banyak terpublikasi,” kata Soedeson.
Sementara, untuk pemberantasan penyelundupan, Soedeson meminta Polri memperkuat kerja sama lintas sektor, terutama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Soedeson menilai sinergi ini penting untuk menekan praktik penyelundupan yang merugikan perekonomian nasional.
Menurutnya, pemberantasan penyelundupan juga menjadi perhatian khusus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terutama terkait maraknya pakaian impor ilegal.
“Kalau bicara penyelundupan, ada dua tahap. Saat barang masuk, itu wilayah Bea Cukai. Setelah keluar dari situ, baru Polri bisa menindaklanjuti. Jadi butuh koordinasi yang kuat lintas lembaga,” katanya.
“Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang lebih intensif antara Polri dan Bea Cukai agar penanganan penyelundupan bisa lebih efektif,” imbuh Soedeson.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikannya langsung saat menghadiri pemusnahan narkoba di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Tiga tugas Prabowo untuk Sigit adalah memberantas narkoba, penyelundupan, dan judi online (judol). Bahkan, Prabowo memberi atensi khusus terhadap narkoba yang telah merusak masa depan generasi muda.
“Saya minta Kapolri, tiga hal, ada yang memimpin untuk saya, satu pemberantasan narkoba, dua penyelundupan, tiga judi online,” ujar Prabowo, Rabu (29/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung soal kebocoran kekayaan negara yang juga menjadi masalah utama Indonesia.
“Apapun yang kita inginkan, mustahil kita capai kalau kekayaan kita tidak kita kuasai, tidak kita kelola. Kekayaan itu ibarat darah di suatu badan. Kalau darah kita bocor, mengalir sekian cc, di ujungnya manusia badan itu mati, sama,” tegas Prabowo.
Polri, tegas Prabowo, harus menjadi garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia dari berbagai ancaman. Mengingat bahwa saat ini terdapat modus kartel-kartel yang menggunakan kapal selam dalam melancarkan aksinya untuk mengedarkan narkoba.
“Saya ingatkan di mana-mana, tentara harus jadi tentara rakyat, polisi harus jadi polisi rakyat, sehingga rakyat nanti yang jadi mata dan telinga, rakyat yang lapor,” ujar Prabowo. {}
