Berita Golkar – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan program kampung nelayan, yang digagas Pemerintahan Prabowo-Gibran, bisa menjadi solusi mengatasi keterbatasan APBD di provinsinya.
Menurut Ansar, program kampung nelayan strategis guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepri yang terdiri dari 96 persen wilayah lautan.
“Makanya, kita gencar melobi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengejar program itu, karena per unit kampung nelayan dapat dukungan anggaran sekitar Rp22 miliar,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Kepri, Rabu (12/11/2025), dikutip dari Antaranews.
Ansar menjelaskan Pemprov Kepri telah mengusulkan 115 titik kampung nelayan kepada KKP yang tersebar di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.
Usulan itu disampaikan sekaligus dibahas secara langsung dengan Direktorat Jenderal Budidaya KKP, bersama para bupati dan wali kota se-Kepri.
Namun demikian, kata Ansar, Pemprov Kepri saat ini masih dihadapkan dengan kendala utama, berupa kewajiban penyediaan lahan yang cukup luas untuk setiap lokasi program kampung nelayan.
“Kami berencana minta diskresi ke KKP mengenai luas lahan kampung nelayan, karena tidak semua pulau di Kepri punya lahan yang besar,” ujar Ansar.
Selain program kampung nelayan, lanjut Ansar, Pemprov Kepri secara intensif memperjuangkan program-program pemerintah pusat lainnya, seperti program 3 juta rumah, sekolah rakyat, serta pengembangan fasilitas pertanian hingga kesehatan.
Dengan keterbatasan APBD Kepri, sambungnya, mendorong pemprov lebih proaktif mencari peluang pendanaan ke berbagai kementerian/lembaga di tingkat pusat.
“Sebagian besar program-program strategis pusat di daerah dialokasikan melalui berbagai kementerian. Maka itu, saya tugaskan dinas-dinas terkait aktif mencari peluang pendanaan ke pemerintah pusat,” ujar Ansar.
Gubernur menambahkan kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 2.408 pulau, membutuhkan dukungan fiskal yang kuat dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur serta perekonomian masyarakat, khususnya di pulau-pulau terluar.
Kekuatan APBD Kepri yang masih di bawah angka Rp4 triliun setiap tahunnya, masih belum memadai untuk membiayai program-program strategis pemerintah provinsi di daerah perbatasan tersebut.
“Kita perlu kerja keras mencari berbagai alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk ke pusat sebagai salah satu solusi menutupi kekurangan APBD Kepri,” sebut Ansar. {}
