Daniel Mutaqien Ungkap Susunan Pengurus DPD I Partai Golkar Jabar Nyaris Rampung, Tunggu Lampu Hijau DPP

Berita Golkar – Mesin politik DPD Partai Golkar Jawa Barat sudah dipanaskan jauh sebelum kontestasi Pemilu 2029 berlangsung. Di bawah kepemimpinan baru, Beringin Kuning Jabar mengklaim proses penyusunan kepengurusan periode 2025–2030 hampir tuntas, dengan hanya menyisakan satu persen yang masih harus dimatangkan.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Mutaqien Syafiuddin, menyebutkan 99 persen komposisi kepengurusan telah selesai disusun dan siap dibawa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelantikan.

“Ini bukan karena ada kendala, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu didiskusikan sebelum dibawa ke DPP untuk proses pelantikan,” ujar Daniel, Sabtu (6/6/2026), usai menghadiri kegiatan Konsolidasi Organisasi Perempuan dalam Mengawal Penguatan Keterwakilan Politik Perempuan, dikutip dari PikiranRakyat.

Menunggu Daftar Pengurus Baru dan Tantangan ke Depan

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara internal Golkar Jawa Barat relatif tidak menghadapi gejolak berarti dalam proses penyusunan struktur organisasi. Namun, publik tentu menunggu lebih dari sekadar daftar nama pengurus.

Tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan kepengurusan baru membuktikan efektivitas kerja politiknya di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Porsi Kaum Perempuan Menurut UU Keterwakilan di Parlemen 30 Persen

Dalam kesempatan itu, Daniel juga memastikan Himpunan Wanita Karya (HWK) akan mendapat ruang dalam struktur kepengurusan. Meski demikian, ia menegaskan keterlibatan HWK tidak otomatis berarti 30 persen kursi pengurus akan diisi kader organisasi perempuan tersebut.

“Mereka akan masuk dalam kepengurusan dan membantu saya menjalankan organisasi. Namun bukan berarti 30 persen pengurus berasal dari HWK,” katanya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa isu keterwakilan perempuan tidak boleh berhenti pada simbol dan formalitas organisasi. Keterlibatan perempuan harus diwujudkan dalam posisi strategis yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan, bukan sekadar pelengkap untuk memenuhi ketentuan administratif.

Tantangan dan Kerja Keras

Ketua HWK Jawa Barat, Sri A. Kusumawardani, menyadari tantangan tersebut. Menurutnya, target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di parlemen hanya bisa dicapai melalui kerja keras dan pembinaan kader yang berkelanjutan.

“Ini merupakan tantangan yang harus dibuktikan. HWK sebagai sayap Partai Golkar harus memacu diri dan bekerja keras agar target keterwakilan perempuan dapat tercapai,” tegasnya.

Pernyataan Sri menjadi pesan penting bagi seluruh partai politik. Kuota perempuan selama ini kerap menjadi angka yang mudah diucapkan, tetapi sulit diwujudkan secara substansial.

Karena itu, kepengurusan baru Golkar Jawa Barat tidak hanya dituntut menyelesaikan satu persen pekerjaan administratif yang tersisa, tetapi juga membuktikan bahwa komitmen terhadap regenerasi, keterwakilan perempuan, dan kerja politik yang berpihak kepada masyarakat benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik, bukan sekadar slogan menjelang pemilu. []