Berita Golkar – DPD Partai Golkar Jatim menganggap wajar atas munculnya dinamika terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung. Golkar sebagai parpol yang setuju dengan wacana itu, menegaskan tetap akan memantau perkembangan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim, Ali Mufthi mengatakan, terkait wacana tersebut sikap partainya telah jelas. “Mungkin semua sudah tahu sendiri,” kata Ali Mufthi saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (21/1/2026), dikutip dari Tribunnews.
Merujuk catatan sebelumnya, Golkar termasuk yang mendukung opsi Pilkada tidak langsung. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia pernah bicara ini dalam peringatan HUT Ke-61 Golkar di Istora Senayan Jakarta, 5 Desember 2025 lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir. Saat itu, Bahlil menyebut, Golkar telah melakukan kajian untuk efisiensi dan mengurangi persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada langsung.
Pro kontra pun bergulir atas wacana ini. Tidak sedikit parpol yang mendukung opsi tersebut. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengkritik bergulirnya wacana ini.
Ali Mufthi mengungkapkan, perdebatan tentang wacana tersebut bakal terus diperhatikan. “Dinamika pasti ada nanti kita lihat aja,” ungkap anggota DPR RI tersebut.
DPR RI Belum Bahas Regulasi
Sementara pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Mubarok Muharam memaklumi kondisi politik saat ini berdasarkan koalisi. Sebab parpol koalisi pemerintahan memang mayoritas sudah menyatakan dukungan pada wacana ini.
Jika dirunut sejumlah parpol yang sudah cenderung setuju terhadap wacana ini adalah Partai Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat.
Sementara PDI Perjuangan sebelumnya menegaskan penolakan terhadap bergulirnya wacana ini. Karena PDIP diketahui berada di luar pemerintahan.
Meski secara hitung-hitungan politik, banyak parpol di parlemen yang setuju, namun Mubarok menilai yang cukup menarik dilihat adalah regulasi untuk Pilkada belum menjadi pembahasan di DPR RI.
“Tetapi yang menarik, partai koalisi yang gemuk saat ini tidak berani memaksakan pilkada tidak langsung dibahas di DPR. Karena mereka melihat banyaknya orang yang menolak pilkada melalui DPRD,” ujar Mubarok saat dikonfirmasi terpisah. {}
