Berita Golkar – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji mengatakan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Menurut Sarmuji, Presiden adalah pihak yang paling mengetahui apakah diperlukan evaluasi hingga perombakan kabinet atau tidak, termasuk mekanisme pelaksanaannya.
“Golkar berprinsip mengenai kabinet adalah hak prerogatif presiden. Beliau yang tahu mengenai apakah perlu reshuffle atau tidak dan bagaimana reshuffle dilakukan,” ujar Sarmuji saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1/2026), dikutip dari Tribunnews.
Ia menambahkan, hubungan Partai Golkar dan Presiden saat ini berjalan sangat baik. Karena itu, apabila ada langkah seperti reshuffle, kemungkinan Prabowo akan mengajak bicara Golkar.
“Hubungan kami dengan presiden sangat baik, kemungkinan besar jika terjadi sesuatu Presiden kami akan mengajak bicara,” ucapnya.
Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Presiden Prabowo menggelar retret bersama jajaran menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (6/1/2026).
Retret tersebut digelar sebagai upaya konsolidasi dan penajaman arah kebijakan pemerintah di awal 2026, sekaligus evaluasi kinerja pemerintahan.
Sejak dilantik menjadi Presiden, Prabowo tercatat telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet. Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025 dengan mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Soemantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto.
Perombakan kedua dilakukan pada 8 September 2025, termasuk pergantian Menteri Keuangan serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Reshuffle ketiga dilakukan pada 19 Juli 2025. Dalam perombakan kabinet tersebut Prabowo melantik 11 pejabat setingkat menteri hingga kepala lembaga.
Menteri yang Berpotensi Kena Reshuffle
Isu reshuffle kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto kembali menguat. Eks Danjen Kopassus itu dikabarkan akan segera melakukan reshuffle tidak lama lagi.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai perombakan kabinet berpotensi dilakukan pada kementerian yang dinilai belum optimal menjalankan mandat politik dan program prioritas pemerintah.
Agung memetakan setidaknya empat klaster menteri yang berpotensi terdampak. Pertama, menteri yang menangani program-program populis.
Menurutnya, kementerian yang memegang program langsung menyentuh rakyat akan menjadi sorotan utama apabila target kualitas dan realisasi di lapangan tidak terpenuhi.
“Menteri-Menteri yang menangani program-program populis, seperti MBG, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, dan lainnya rentan di reshuffle bila target kualitas program tak terpenuhi,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1/2026).
Kedua, kata Agung, ia memprediksi adanya reshuffle menteri di sektor ekonomi. Agung menilai situasi ekonomi saat ini menuntut penguatan daya beli masyarakat.
“Kementerian di bidang ekonomi. Dalam situasi yang menuntut penguatan daya beli, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta stabilitas harga bahan pokok, sektor ekonomi menjadi perhatian utama publik dan pemerintah,” jelasnya.
Ketiga, lanjut dia, menteri dari kalangan profesional dengan kinerja yang dinilai biasa saja atau tidak maksimal. Agung menyebut reshuffle bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan performa kabinet secara keseluruhan.
“Menteri-menteri yang berasal dari profesional dan kinerja biasa atau malah tak maksimal juga beresiko diganti,” jelasnya.
Keempat, menteri dari partai politik. Namun, menurut Agung, kemungkinan besar reshuffle terhadap pos ini bersifat terbatas atau berupa reposisi.
“Menteri-menteri dari partai mungkin terkena reshuffle terbatas alias reposisi dari posisi semula tapi tetap di kabinet,” ucapnya. {}
