Berita Golkar – Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat kembali memicu lonjakan volatilitas harga minyak dunia.
Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah bahkan memunculkan kekhawatiran terganggunya jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak global.
Dalam asumsi APBN 2026, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok sebesar US$70 per barel, namun perkembangan situasi global berpotensi mendorong harga melampaui angka tersebut dan memberi tekanan serius terhadap fiskal negara.
Anggota Komisi VI DPR Christiany Eugenia Paruntu menegaskan bahwa langkah antisipatif harus segera diperkuat, terutama oleh PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi energi nasional.
Ia mengingatkan, Indonesia masih mengimpor minyak mentah, BBM, dan LPG dengan nilai mencapai sekitar US$15 miliar atau setara lebih dari Rp 250 triliun per tahun.
Ketergantungan pada pasokan dari kawasan Timur Tengah membuat Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak harga global.
Menurut Christiany, setiap kenaikan harga minyak mentah di atas asumsi APBN dapat berdampak langsung pada peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi.
Jika harga minyak dunia melonjak hingga mendekati US$80–100 per barel sebagaimana diproyeksikan sejumlah analis global, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, serta inflasi domestik berpotensi meningkat.
“Kita tidak boleh lengah. Stabilitas energi adalah fondasi stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya di Jakarta, Senin (2/3/2026), dikutip dari RM.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kecukupan stok dan kelancaran distribusi, terutama periode Ramadan dan Idulfitri di mana konsumsi energi masyarakat meningkat signifikan.
Penguatan cadangan operasional, diversifikasi sumber impor, serta optimalisasi kilang domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.
Menutup pernyataannya, Christiany Eugenia Paruntu menegaskan komitmennya di Komisi VI DPR untuk terus mengawal kebijakan ketahanan energi nasional.
Ia berharap pemerintah dan Pertamina dapat bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di Indonesia, sehingga masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak geopolitik global dan tekanan ekonomi yang lebih luas. []
