Berita Golkar – Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir mendapat sorotan dari Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Ia menilai fenomena tersebut perlu menjadi momentum refleksi bersama untuk mencari akar persoalan yang menyebabkan praktik korupsi di pemerintahan daerah masih terus terjadi.
Menurut Sarmuji, berbagai kasus OTT yang terjadi dalam waktu berdekatan menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak bisa hanya disikapi secara reaktif. Diperlukan evaluasi menyeluruh agar praktik serupa tidak terus berulang.
“Jadi ini OTT banyak ini, kita harus merefleksikan kenapa kok OTT itu banyak? Kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi? Kan harus direfleksikan supaya kita ini nggak terjebak dalam berita-berita yang tidak menyenangkan,” kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu juga menyoroti sejumlah kepala daerah yang baru-baru ini terjerat OTT, mulai dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq hingga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Ia berharap persoalan korupsi dapat ditangani hingga ke akar penyebabnya.
“Masa kita saban tahun, saban bulan disuguhi berita OTT terus. Kita kan berharap alangkah bagusnya kalau Indonesia itu itu praktik-praktik buruk di pemerintahan itu bisa kita atasi, bisa kita cegah. Untuk bisa itu tentu kita harus cari sumber persoalannya itu apa,” katanya.
Sarmuji kemudian menyinggung tingginya biaya politik dalam sistem pemilihan kepala daerah sebagai salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian. Menurutnya, publik perlu memahami konsekuensi besar yang muncul dari mahalnya kontestasi politik tersebut.
“Pertama, barangkali politik kita terlalu mahal. Dari sisi kalau itu yang terjadi di politisi, mungkin politik kita terlalu mahal. Pilkada kita terlalu mahal,” ujar Sarmuji.
“Mungkin orang nggak bisa bayangkan ya, masyarakat umum sebagian menutup mata atau tidak mau tahu bahwa pilkada itu ternyata membawa konsekuensi yang sangat banyak. Terutama dari sisi praktik yang tidak baik dalam pengelolaan negara,’ sambungnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa operasi penindakan seperti OTT tetap penting untuk memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus dibarengi dengan upaya mencari dan menyelesaikan akar persoalan korupsi secara sistematis.
“Intinya kita harus mencari akar persoalannya, kadang-kadang menyuarakan ini nggak populer juga. Ayo kita belajar jujur pada diri kita sendiri,” kata Sarmuji.
“Bahwa OTT diperlukan kalau ada orang yang nakal iya. Tapi kita harus cari akar persoalannya. Tidak hanya gejalanya saja yang kita padamkan, tidak hanya asapnya saja yang kita singkirkan tapi apinya kita padamkan,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Terbaru, Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari, ditangkap dalam OTT yang dilakukan KPK.
Sebelumnya, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang merupakan kader Partai Golkar juga terjerat kasus serupa dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
