SOKSI  

Agar Tak Merampok, Nofel Saleh Hilabi Sentil Para Politisi Agar Berkecukupan Dulu Baru Masuk Politik

Berita Golkar – Berkecukupan dulu, baru kemudian masuk ke dunia politik, agar di dunia politik tidak merampok. Demikian prinsip yang menjadi pegangan Nofel Saleh Hilabi, calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Golkar untuk Pemilu 2024.

Nofel yang berlatar belakang pengusaha ini maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok.

“Saya baru mau terjun ke arena politik setelah secara materi berkecukupan. Bukan untuk sombong ya? Tapi untuk meminimalisir sehingga tidak akan menjadi perampok politik. Jangan sampai niat masuk dunia politik karena mencari pekerjaan atau penghidupan dalam arti negatif, atau bukan untuk pengabdian dan kehormatan,” kata Nofel Saleh Hilabi kepada KABNews.id di Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Pria kelahiran 8 November 1986 dengan gelar sarjana hukum ini kemudian menyoroti motif korupsi di Indonesia, yakni “corruption by need” (korupsi karena kebutuhan) dan “corruption by greed” (korupsi karena keserakahan).

“Kalau yang serakah sih tidak usah kita bilang ya? Tapi untuk korupsi karena kebutuhan, di sinilah perlunya berkecukupan dulu dalam segala hal, sebelum terjun ke dunia politik,” jelas Nofel.

Sebab itu, korupsi di sektor legislatif juga terbilang tinggi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak awal era reformasi hingga kini sudah lebih dari 100 anggota DPR RI terlibat korupsi, dan lebih dari 3.700 anggota DPRD di seluruh Indonesia terlibat korupsi atau dapat dianalogikan merampok uang rakyat.

“Itu motifnya ada dua, yakni kebutuhan dan keserakahan. Juga ada dua faktor penyebabnya, yakni niat dan kesempatan. Nah, niat ini adanya di dalam hati. Kalau kita sudah merasa cukup, niscaya tidak akan punya niat di dalam hati untuk korupsi,” papar pemilik sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PT Sabika Group ini.

DPR, kata Nofel, memiliki tiga tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, yakni menyusun anggaran bersama pemerintah, mengawasi jalannya pemerintahan, dan membuat undang-undang bersama pemerintah.

“Nah, tiga fungsi pokok itu bisa dimanfaatkan untuk korupsi. Misalnya menyusun anggaran atau budgeting ya, supaya anggaran yang diajukan kementerian lolos, bisa saja mereka mengiming-imingi sesuatu kepada anggota DPR. Begitu pun dalam hal pengawasan, supaya pengawasan yang dilakukan DPR tidak terlalu galak. Pun, dalam menyusun undang-undang, pihak-pihak tertentu dapat menitip pasal-pasal. Ini peluang untuk korupsi,” papar alumnus Lemhanas yang juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Selatan yang pertama ini.

“Jadi, menjadi anggota DPR itu godaannya sangat berat, sehingga siapa pun belum tentu kuat. Kalau kita sudah berkecukupan sebelum masuk ke DPR, insya Allah godaan itu bisa dilewatkan,” lanjut Wakil Bendahara Umum Tarung Derajat ini.

Karena berpegang pada prinsip itulah, maka Nofel ketika terpilih menjadi anggota DPR nanti akan fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena secara ekonomi untuk diri dan keluarganya sendiri sudah “selesai”.

“Selanjutnya adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan diri dan keluarga,” tandas Ketua Umum Baladhika Karya dan Wakil Ketua Umum KNPI, AMPG dan AMPI ini. {sumber}