Berita Golkar – Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia memberikan penjelasan terkait wacana usulan kepala daerah ditunjuk oleh DPRD. Wacana itu digaungkan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang kemudian disambut Presiden Prabowo Subianto.
Doli menilai, kondisi demokrasi Indonesia saat ini memang sudah bergeser substansinya. Masyarakat lebih memilih calon yang memberikan materi dibanding tawaran gagasan. Hal tersebut yang menjadi poin yang dikhawatirkan oleh Bahlil maupun Prabowo.
“Nah, jadi oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil, dan Pak Presiden kemarin itu, bukan mau balik ke, bukan mau balik ke DPRD. Tapi poinnya adalah perbaikan sistem.,” kata Doli dalam paparan survei Nagara Insititute, Jakarta, Kamis (19/12/2024), dikutip dari Kumparan.
Doli turut menanggapi hasil survei Nagara Institute tersebut soal mayoritas masyarakat yang tidak menerima “serangan fajar”. Kata dia, justru nyatanya di lapangan serangan fajar sangat masif.
“Di kampung saya, pas Pilkada kemarin itu, ada ibu-ibu, di satu kampung nih, mereka pakai daster keluar jam 7 pagi, nunjukin undangan. Mereka bilang, kami mau datang ke TPS kalau ada yang bayar. Kalau enggak, kami masak, balik ke rumah,” tutur wakil ketua Baleg DPR itu.
“Itu barang yang maksud saya, yang saya bilang, politik biaya tinggi. Kenapa? Kalau kita biarkan terus menerus, at the end, moral bangsa ini akan hancur,” lanjutnya.
Dalam survei tersebut, dipaparkan pengaruh politik uang yang dilakukan oleh partai politik maupun calon kepada daerah dalam mempengaruhi keputusan pemilih tergolong minim.
Sebanyak 68,83 persen pasangan calon yang dipilih responden dalam pilpres yang lalu tidak pernah memberi uang atau barang kepada responden baik secara langsung maupun melalui tim suksesnya.
19,08 persen sekali-kali memberi uang atau barang, 8,83 persen cukup sering, sangat sering 2,50 persen dan tidak tahu/tidak jawab 0,75 persen. {}
