Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia terkait kebijakan melarang pedagang eceran menjual gas elpiji 3 kilogram pasti diketahui Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai tidak mungkin ada menteri yang membuat kebijakan tanpa sepengetahuan Presiden Prabowo.
“Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-ngarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari Presiden,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025), dikutip dari MetroTV News.
Doli mengatakan kebijakan Bahlil terkait gas elpiji 3 kilogram merupakan hal baik. Bahlil, kata dia, ingin mengatur tata niaga penjualan gas elpiji. Menurut dia, wajar jika ada persoalan dan dinamika di lapangan terkait kebijakan itu.
“Yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Presiden Prabowo menginstruksikan Bahlil mengaktifkan kembali pengecer gas elpiji 3 kilogram untuk berjualan. Hal tersebut disampaikan Dasco setelah DPR dan pemerintah berkoordinasi terkait aspirasi publik soal gas elpiji 3 kg.
“Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).
Dasco mengatakan Presiden Prabowo melihat kondisi adanya kelangkaan gas elpiji di tengah masyarakat. Untuk itu, Presiden Prabowo mengambil langkah agar pengecer berjualan kembali. Dia juga menyebut pelarangan penjualan gas elpiji untuk pengecer bukan kebijakan Presiden Prabowo.
“Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sup pangkalan administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja,” kata dia. {}
