Berita Golkar – Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan secara tepat sasaran, terutama saat proses pemutakhiran data penerima bantuan.
Menurut Zaki, upaya Pemprov DKI yang tengah melakukan penyisiran dan validasi data penerima bantuan merupakan langkah yang baik.
Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak justru menyebabkan masyarakat yang berhak menerima bantuan malah terlewat.
“Nah, jangan sampai pada saat proses penyisiran ini justru yang membutuhkan malah tidak dapat. Yang statusnya atau kondisinya sudah punya justru malah dapat. Nah itu juga sangat penting sekali,” kata Zaki kepada wartawan, beberapa waktu lalu, dikutip dari Akurat.
Ia menambahkan, masukan terkait ketepatan penyaluran bantuan sosial tersebut juga menjadi bagian dari catatan Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta yang akan terus disampaikan kepada Pemprov sebagai bahan evaluasi.
Zaki menegaskan, pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah merupakan bagian dari fungsi DPRD untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Masukan dari para anggota DPRD kita ke Pemprov Jakarta ini masih terus berjalan, termasuk juga dalam program-program sosial seperti bantuan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain bansos, Golkar DKI juga menyoroti program penataan kawasan padat, kumuh, dan miskin yang dinilai sudah berjalan, meskipun belum menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan penanganan.
“Memang belum semuanya tersentuh, tapi programnya sudah berjalan. Nah, kita nanti ikut memberikan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan programnya,” ucap Zaki.
Meski memberikan sejumlah catatan, Zaki menyatakan Golkar tetap mendukung berbagai program Pemprov DKI Jakarta yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Mantan Bupati Tangerang dua periode itu juga memahami bahwa masa kepemimpinan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang baru berjalan sekitar satu tahun masih membutuhkan waktu untuk merealisasikan seluruh program prioritasnya.
“Kita berikan waktu untuk Pak Gubernur menyelesaikan seluruh janji-janji politiknya dan yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mendapatkan dampak positif dari hasil pembangunan tersebut,” katanya. []
