Berita Golkar – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto sepaham dengan presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pihak yang tidak mau bekerja sama agar jangan mengganggu pemerintahan baru nantinya.
Airlangga menegaskan sistem politik di Indonesia menyediakan lembaga legislatif atau parlemen, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai ruang bagi partai politik yang memilih jalur oposisi dengan pemerintah.
“Jadi tidak masalah jika ada parpol yang memutuskan berada di luar pemerintahan Prabowo karena selalu dalam pemerintahan ada yang mendukung pemerintah ada yang beroposisi, yang tidak mau ikut namanya oposisi,” kata Airlangga menjawab pertanyaan Beritasatu.com seusai seminar ekonomi di Kolese Kanisius Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2024).
Menko Perekonomian itu menjelaskan para pihak yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus masuk ke dalam bagian Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari koalisi beberapa partai politik.
“Ya, silahkan saja kalau oposisi, ruangnya kan ada di parlemen. Kemudian yang ikut ya di dalam koalisi,” tambah alumni Kolese Kanisius lulusan 1981 itu.
Airlangga menuturkan, Golkar dan Prabowo memiliki visi yang sama untuk merangkul seluruh pihak dalam pemerintahan periode 2024-2029. “Cocok (merangkul semua pihak atau elite politik)” pungkas Airlangga.
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengajak para elite politik bersatu seusai Pilpres 2024. Dia berpesan, kalau ada elite yang tidak mau diajak kerja sama, tidak boleh mengganggu perjuangan dan pemerintahannya membangun Indonesia.
“Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama, tidak apa-apa. Silakan jadi penonton yang baik,” tutur Prabowo, saat rakornas PAN Pemenangan Pilkada 2024 di Jakarta, Kamis (9/5/2024).
Dia mengatakan kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, jangan mengganggu. “Orang lagi pada mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia,” sambungnya. {sumber}
