Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Presiden RI Prabowo Subianto mengimbau masyarakat untuk memiliki rekening perbankan sebagai upaya mendukung keuangan inklusif di Indonesia.
“Jadi tadi melaporkan terkait dengan inklusi keuangan, di mana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Sabtu (22/3/2025).
“Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” ujarnya.
Sebagai bentuk implementasi, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden. BUMN juga diberikan mandat untuk mendukung peningkatan literasi keuangan.
Dengan kebijakan yang kondusif serta dukungan infrastruktur teknologi informasi keuangan, diharapkan DNKI dapat dioptimalkan pada berbagai sektor, termasuk dalam pelayanan keuangan sektor pemerintah, seperti program elektronifikasi bantuan dan subsidi.
Program-program ini menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, pekerja migran, penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, penyandang disabilitas, masyarakat 3T (tertinggal, terdepan, terluar), serta kelompok perempuan.
Sejak pembentukan DNKI pada 2016, perkembangan inklusi keuangan menunjukkan tren positif. Per 2023, masyarakat usia dewasa yang memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3 persen, sedangkan pengguna akun keuangan formal mencapai 88,7 persen.
Namun, tingkat literasi keuangan masih di angka 65,4 persen, meski meningkat dari 49,7 persen pada tahun sebelumnya.
“Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5 persen dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8 persen,” kata dia.
Untuk mendukung integrasi data sosial dan ekonomi nasional, serta mengefektifkan penyaluran bantuan, pemerintah mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
DTSEN menggabungkan tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Regsosek, dan P3KE, dan mencakup berbagai data penerima manfaat. Di antaranya, 10 juta KPM penerima PKH, 18,8 juta penerima bantuan sembako, 21,5 juta siswa penerima PIP, 96,8 juta penerima PBI JKN, 16,4 juta peserta Kartu Prakerja, 40,7 juta pelanggan subsidi listrik, serta 7,05 juta debitur KUR.
Single identifier dari DTSEN juga dapat digunakan untuk digitalisasi penyaluran bansos, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak. “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya. {}
