Berita Golkar – Kalangan dunia usaha menilai kebijakan Work From Home (WFH) dapat menjadi solusi jangka pendek dalam upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan kebijakan WFH terbukti berdampak dalam menekan konsumsi BBM, terutama saat mobilitas dibatasi pada masa pandemi Covid-19.
Meski demikian, dia menilai WFH bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah sementara yang efektif untuk sektor tertentu seperti jasa dan perkantoran di kota besar.
“Namun WFH bukan solusi struktural, ini adalah langkah jangka pendek yang efektif untuk sektor-sektor tertentu, terutama jasa dan perkantoran di kota besar. Kadin mendukung penerapannya secara selektif dan fleksibel, terutama di kota-kota dengan tingkat kemacetan tinggi seperti Jakarta, sembari tetap menjaga produktivitas dan iklim usaha,” kata Erwin kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).
Untuk itu, Kadin mendorong sejumlah kebijakan prioritas untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mulai dari penguatan cadangan minyak strategis, percepatan konversi BBM ke BBG untuk kendaraan operasional, khususnya armada logistik dan transportasi umum.
Selain itu, sambung Erwin, Kadin menilai perlu adanya efisiensi energi di sektor industri, termasuk insentif bagi perusahaan yang menerapkan audit dan manajemen energi. Serta, penguatan kapasitas kilang dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.
Terlebih, dia mengingatkan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi menekan rantai pasok energi global dan memicu kenaikan harga BBM, yang pada akhirnya membebani anggaran negara serta meningkatkan biaya produksi industri dalam negeri.
Erwin menyebut konflik di Timur Tengah memberikan tekanan pada rantai pasok energi global karena kawasan tersebut menyumbang sekitar 30%–35% pasokan minyak dunia, sehingga setiap eskalasi langsung memengaruhi sentimen pasar dan mendorong kenaikan harga minyak mentah.
“Bagi Indonesia, yang masih mengimpor sekitar 40% kebutuhan minyaknya, kenaikan harga minyak global otomatis membebani APBN melalui subsidi energi, sekaligus meningkatkan biaya produksi industri dalam negeri,” ujarnya.
Kendati demikian, dia menilai Indonesia belum berada dalam kondisi krisis energi dalam waktu dekat. Namun, risiko tekanan fiskal akibat membengkaknya subsidi BBM tetap perlu diantisipasi apabila harga minyak dunia bertahan tinggi.
Lebih lanjut, Kadin mendorong pemerintah untuk memperkuat cadangan energi strategis serta mempercepat diversifikasi bauran energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak secara bertahap. Meski begitu, Erwin melihat tekanan global saat ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
Menurutnya, investasi di sektor ini perlu didukung dengan kepastian regulasi dan kemudahan perizinan agar sektor swasta dapat ikut berpartisipasi aktif. []
