Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto melarang menterinya nanti bermain proyek APBN.
Bamsoet sepakat para ketua umum parpol harus benar-benar mempertimbangkan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, dan akuntabilitas dari kader yang diusulkan untuk menjadi menteri.
“Karena dalam UUD NRI 1945, partai politik diberikan kewenangan untuk menyeleksi serta mengusung para pejabat publik, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/10/2024), dikutip dari Publica News.
Sebagai hulu demokrasi, ia menambahkan, parpol perlu melakukan pembenahan. Semakin kuat dan sehat kondisi parpol maka semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Ia mengingatkan parpol harus mampu mendorong lahirnya politikus berintegritas, memperjuangkan aspirasi publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Partai politik juga harus memilik standar etik guna mengurangi risiko korupsi politik,” ujar mantan Ketua MPR itu.
Berdasarkan data KPK dari tahun 2004 hingga 2023, jumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota parpol mencapai 344 kasus, baik anggota DPRD ataupun DPR. Sementara sebanyak 154 bupati/walikota dan 22 gubernur terjerat kasus korupsi.
Bamsoet mengatakan parpol jangan hanya menjadi milik segelintir orang, sehingga dalam mengajukan kader untuk duduk di eksekutif hanya berdasarkan kedekatan. “Tanpa memperhatikan faktor integritas, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan akuntabilitas kader yang diajukan,” ujar politisi Partai Golkar itu. {}
