Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga BBM di tengah kondisi harga minyak global yang berfluktuasi.
Menurut Beniyanto, keputusan tersebut didasarkan kondisi Indonesia Crude Price (ICP) yang hingga akhir Maret 2026 masih berada di kisaran US$68 per barel, atau masih di bawah asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
“Dengan posisi ICP yang masih terkendali, kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM adalah langkah yang tepat dan terukur,” ujar Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Banggai ini.
Beniyanto menjelaskan fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi secara harian tidak serta-merta berdampak langsung terhadap ICP secara signifikan, karena ICP dihitung berdasarkan rata-rata dan mencerminkan kondisi riil minyak Indonesia.
“Pergerakan harga minyak global yang naik turun setiap hari tidak otomatis membuat ICP melonjak drastis hingga jauh di atas asumsi APBN. Ini yang menjadi dasar bahwa ruang fiskal masih terjaga,” papar Bendahara Umum Balitbang DPP Partai Golkar ini.
Beniyanto menegaskan bahwa kebijakan tersebut bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat, terutama dalam menjaga daya beli di tengah ketidakpastian global.
“Pemerintah menunjukkan bahwa stabilitas harga BBM tetap menjadi prioritas, agar rakyat tidak terbebani oleh gejolak harga energi dunia. APBN pada dasarnya disusun untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” tegas legislator Partai Golkar asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah itu.
Lebih lanjut, Beniyanto menambahkan bahwa upaya peningkatan lifting migas yang terus didorong pemerintah juga berpotensi memperkuat penerimaan negara dari sektor energi. Dengan manajemen permintaan energi yang dapat dikendalikan secara tepat, kenaikan harga minyak global dinilai masih dapat diimbangi melalui peningkatan pendapatan migas dan pengendalian konsumsi.
Dalam konteks tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah juga mendorong kebijakan efisiensi energi secara nasional, antara lain melalui penghematan penggunaan BBM secara wajar oleh masyarakat, penerapan work from home (WFH) secara selektif di instansi pemerintah maupun sektor swasta, serta percepatan mandatori biodiesel B50 sebagai langkah strategis untuk menekan ketergantungan terhadap BBM fosil.
Ia menilai, kombinasi antara stabilitas harga, peningkatan lifting migas, serta pengendalian konsumsi energi tersebut akan membantu menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Pemerintah tetap perlu menjaga kewaspadaan terhadap dinamika harga minyak global ke depan, sembari memperkuat ketahanan energi nasional agar kebijakan ini dapat terus berlanjut secara berkelanjutan,” pungkasnya.
