Berita Golkar – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya mendukung serta menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Politikus Partai Golkar itu meyakini dua program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menggerakkan perekonomian dan bermanfaat bagi generasi masa depan.
Misbakhun menyampaikan ajakan itu dalam pertemuan serap aspirasi di tiga lokasi di Kabupaten Probolinggo pada Sabtu (28/2/2026), yakni di Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Gending, dan Kecamatan Leces.
Serap aspirasi itu dilaksanakan dalam rangka masa reses DPR pada 20 Februari-9 Maret 2026. Acara ini dihadiri kepala desa, ulama, tokoh masyarakat, dan anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu meyakini, KDMP akan menjadi instrumen penggerak ekonomi desa. Menurutnya, Misbakhun, perekonomian nasional saat ini berada dalam tekanan dinamika global dan geopolitik internasional.
Untuk meredam gejolak itu, pemerintahan Presiden Prabowo berupaya keras membangun stabilitas ekonomi nasional, termasuk dengan memperkuat ekonomi di tingkat desa.
“Salah satunya melalui KDMP. Program ini kami harapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa,” kata Misbakhun dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/3/2026).
Misbakhun menuturkan, program KDMP melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Lembaga keuangan yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang sudah memiliki jaringan hingga perdesaan itu akan mendukung KDMP.
“Jadi, kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, serta produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa berputar di desa sendiri. Kalau ekonomi desa bergerak, pertumbuhan nasional ikut terdorong,” ujarnya.
Terkait MBG, ia menekankan program yang menjangkau anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Menurutnya, program ini menjadi bagian dari upaya negara memastikan generasi masa depan Indonesia memiliki kualitas gizi yang baik.
“Generasi masa depan Indonesia harus dibekali gizi yang cukup agar mampu bersaing dengan negara tetangga dan negara maju. Kita tidak boleh kalah dalam menyiapkan kualitas generasi penerus bangsa,” tambah Misbakhun.
Besaran alokasi Legislator di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menjelaskan alokasi anggaran untuk MBG mencapai Rp 350 triliun pada 2026. Menurutnya, anggaran itu merupakan investasi jangka panjang bangsa membentuk generasi masa depan.
Ia menegaskan, program MBG telah dirancang melalui berbagai pertimbangan. Kalaupun masih ada kekurangan dalam realisasi MBG, Misbakhun menyebutnya sebagai hal wajar karena program itu masih baru. “Yang penting, tujuan mulianya jangan dirusak. Kritik boleh, tetapi harus konstruktif,” kata Misbakhun.
Peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti itupun menepis anggapan soal MBG telah menggerus anggaran pendidikan. Menurut dia, negara memberikan peluang yang setara bagi seluruh anak Indonesia.
“Baik dari keluarga sederhana maupun dari latar belakang apa pun, semuanya memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan dan mengabdi kepada bangsa sesuai kemampuan dan ketulusannya,” ujarnya.
Dalam setiap pertemuan itu, Misbakhun juga mengungkap soal Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahaadalia yang menugaskannya memberikan penjelasan tentang KDMP dan MBG.
Wakil rakyat asal Pasuruan itu menegaskan, Golkar sebagai pendukung Presiden Prabowo berkewajiban menyukseskan program pemerintahan saat ini. “Dengan arahan dari Ketua Umum Partai Golkar, semua anggota Fraksi Partai Golkar DPR yang turun ke konstituen harus terdepan dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” kata Misbakhun.
Oleh karena itu, Misbakhun dalam pertemuan di setiap titik serap aspirasi juga menggelar dialog interaktif. Selain memberikan penjelasan kepada konstituen, dialog ini juga mencari masukan dari para pemilihnya untuk menjadikan program pemerintah berjalan baik dan berhasil.
“Setiap masukan dari desa akan saya perjuangkan. Program pemerintah tidak hanya harus kuat di konsep, tetapi juga tepat dalam pelaksanaan,” ungkapnya. []
