Berita Golkar – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki banyak permasalahan. Persoalan tersebut seharusnya menjadi catatan bagi Menteri Komunikasi di masa pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan Kementerian Komunikasi masih memiliki banyak permasalahan meski secara umum pembangunan infrastruktur di bidang komunikasi dan informatika terus berjalan. “Kami lihat permasalahannya banyak sekali, seperti pembobolan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), judi online, dan jaringan telekomunikasi belum sepenuhnya terbangun,” kata Dave di Kantor Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (PPK Kosgoro), Jumat (13/9/2024).
“Catatan kekurangan yang terjadi selama ini jadi pekerjaan rumah untuk kementerian berikutnya,” lanjutnya dikutip dari Tempo.
Dave banyak mengetahui permasalahan di Kementerian Komunikasi karena lembaga tersebut menjadi mitra kerja Komisi I DPR. Komisi I kerap memanggil Kementerian Komunikasi untuk mempertanyakan pembobolan Pusat Data Nasional serta semakin maraknya judi online.
Pusat Data Nasional yang dikelola Kementerian Komunikasi mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu. Pemerintah baru mengakui jika Pusat Data Nasional diretas, empat hari setelah gangguan tersebut.
Peretasan ini mengakibatkan layanan digital sejumlah lembaga pemerintah terdampak. Awalnya, layanan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terungkap tidak dapat berfungsi. Tapi satu persatu layanan digital milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terungkap ikut terdampak peretasan tersebut. Misalnya, sejumlah layanan digital di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Di samping Kementerian Komunikasi, Dave Laksono, juga menyinggung sejumlah kementerian lainnya. Karena itu, Ketua Umum PPK Kosgoro ini berharap Prabowo memilih anggota kabinet yang kompeten di bidangnya masing-masing, meskipun berasal dari partai politik.
“Jangan menganggap menteri dari partai politik itu tidak profesional. Kadang-kadang dari parpol pun bisa lebih sigap, lebih berhasil dari orang-orang non-partai politik,” kata Dave. {}
