Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menarik dua kesimpulan dari polemik kemunculan video Presiden Prabowo Subianto yang ditayangkan di bioskop, sebelum film dimulai. Satu sisi, publik punya perhatian lebih dan di sisi lain, pemerintah sedang berupaya transparan.
“Saya menghargai perhatian publik terhadap dinamika komunikasi pemerintah, termasuk soal penayangan video sosialisasi di ruang-ruang komersial seperti bioskop,” kata Dave saat dihubungi, Jakarta, Senin (15/9/2025), dikutip dari Inilah.
Beragam respons yang diberikan publik adalah sebuah kewajaran dan bagian dari berdemokrasi. Dia bilang kritik artinya membuka ruang untuk pemerintah mengevaluasi kebijakannya.
“Kritik dan apresiasi adalah bagian dari ekspresi warga negara yang harus dihormati. Justru dari situ kita bisa menilai efektivitas komunikasi pemerintah-apakah pesan yang disampaikan diterima dengan baik, atau justru menimbulkan pertanyaan dan resistensi,” ucapnya.
Akan tetapi, perlu juga dipahami bahwa penayangan video itu di bioskop. Kata Dave, pemerintah sedang berupaya bersikap transparan. Ia berpandangan pemerintah juga punya hak untuk memberikan informasi yang benar ke masyarakat.
“Pada prinsipnya, setiap bentuk komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah harus berpijak pada asas transparansi, proporsionalitas, dan kepatuhan terhadap norma hukum serta etika komunikasi. Bila penayangan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan capaian pemerintahan secara informatif dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka hal itu merupakan bagian dari hak pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” tutur dia.
Adapun video yang dimaksud, memuat narasi dan angka dari berbagai pencapaian program, seperti 21.760.000 ton total produksi beras nasional hingga Agustus 2025 dan 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Kemudian, dinarasikan sebanyak 80 ribu kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan. Selain itu, ada narasi 100 Sekolah Rakyat telah diluncurkan.
Kepala Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebutkan bioskop adalah ruang publik, yang bisa menjadi wadah penyampaian pesan secara komersial ataupun sosialisasi.
“Layar bioskop, sebagaimana televisi, media luar ruang, dan lain-lain, juga ruang publik yang bisa diisi dengan berbagai pesan, termasuk pesan komersial. Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden nggak boleh?” ujar Hasan kepada wartawan, Jakarta. Minggu (14/9/2025).
Dia pun meluruskan isi video yang ditayangkan. Hasan bilang, tayangan yang tampil di layar bioskop tersebut hanyalah laporan kerja pemerintah, agar masyarakat tahu apa saja yang akan atau sudah dikerjakan.
“Pemerintah mau sosialisasi ke seluruh rakyat Indonesia tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Agar masyarakat paham banyak hal sudah dikerjakan oleh pemerintah. Pesan-pesan pemerintah, sebagaimana pesan komersial ditayangkan di waktu tunggu sebelum pemutaran film,” katanya. {}
