Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 23 September 2025 mendatang bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan pernyataan strategis Indonesia di panggung global.
“Pidato Presiden Prabowo nanti akan menunjukkan keberanian strategis Indonesia untuk tidak sekadar menjadi pendengar, tetapi tampil sebagai penyumbang gagasan dalam pembentukan tatanan dunia baru di tengah ketegangan geopolitik dan krisis multilateral,” ujar Dave dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Pidato Perdana Prabowo di PBB: Gagasan Global dan Diplomasi Nusantara” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Menurut Dave, momentum tersebut penting bagi Indonesia untuk menegaskan peran globalnya dengan mengusung nilai-nilai nusantara seperti keseimbangan, kemandirian, dan solidaritas.
“Komisi I DPR RI mendukung penuh kebijakan luar negeri yang proaktif dan berdaulat. Diplomasi kita harus berbobot, dengan menempatkan diplomasi digital, pertahanan, dan kerja sama strategis sebagai pilar utama. Dengan cara itu, Indonesia bisa benar-benar bermakna dalam percaturan global,” tambahnya, dikutip dari laman DPR RI.
Lebih lanjut, Dave menekankan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya berhenti pada tataran domestik, tetapi juga harus melampaui batas geografis dan hadir di forum internasional.
“Itulah esensi dari diplomasi nusantara. Kita tidak hanya bicara tentang kepentingan nasional, tetapi juga menyuarakan keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan bagi dunia,” tandas Dave.
Terkait hal itu, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut memastikan Komisi I DPR RI akan terus mengawal agar gagasan global Indonesia yang disuarakan Presiden di forum PBB tidak berhenti sebagai wacana, melainkan memberi dampak nyata bagi tatanan dunia yang lebih adil.
“Di era digital dan geopolitik yang kompleks ini, kehadiran Indonesia di panggung global harus bermakna dan strategis,” pungkasnya.
Diskusi ini juga menghadirkan narasumber lain yakni Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat serta Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Ujang Komarudin. {}
