Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Delegasi Indonesia di Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 Lodewijk F. Paulus menyampaikan kawasan ASEAN saat ini menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Tantangan itu antara lain kondisi demokrasi di Myanmar, permasalahan di Laut China Selatan yang menghadapkan ASEAN pada sentralitas kawasan, serta dampak yang berkembang dari krisis di Ukraina, inisiatif Quad, dan perjanjian AUKUS.
Hal itu disampaikan Lodewijk dalam Sidang Paripurna pertama AIPA ke-44 di Jakarta, Senin (7/8/2023). Lodewijk menjabarkan ASEAN dikritik atas penanganan situasi di Myanmar yang dinilai mengecewakan dan semakin memburuk. Terjadi peningkatan tindak kekerasan, pembatasan ruang bagi kekuatan demokrasi, bahkan untuk bertemu dengan rekan-rekan dari negara-negara anggota ASEAN sendiri muncul hambatan.
“Namun, situasi tersebut, termasuk perkembangan dinamis di Indo-Pasifik, tidak boleh membuat kita berdiam diri dan tidak bertindak. Sebagai AIPA, kita dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat, dan berkelanjutan guna memastikan keamanan dan kemajuan bagi rakyat kita, serta menjaga agar harapan mereka tetap tumbuh,” ungkap Lodewijk dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (7/8/2023).
“Sebagai perwakilan rakyat ASEAN, kita harus lebih tanggap, demi mencapai stabilitas dan kesejahteraan rakyat di kawasan,” lanjutnya.
Lodewijk menyampaikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan Parlemen Anggota AIPA, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pertama, AIPA harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah masing-masing untuk berkomitmen memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, serta mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, sebagaimana diabadikan dalam Piagam ASEAN.
“Kedua, kita bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi rakyat kita, serta memberikan jaminan akan kehidupan damai dan sejahtera di Kawasan. Selain itu kita juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan akan kebebasan dan hak asasi manusia bagi warga ASEAN,” terang Lodewijk.
Ketiga, lanjutnya, AIPA harus menjadi lembaga terdepan dalam menjalin kerja sama yang lebih luas, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kawasan, untuk mewujudkan kristalisasi Visi ASEAN 2045. Hal ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif, berorientasi ke depan, dan tidak mengikuti rutinitas atau business as usual.
Keempat, AIPA harus lebih responsif dan adaptif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di masing-masing negara anggota ASEAN yang sejalan dengan tantangan regional dan global.
“Sebelum mengakhiri pernyataan ini, saya ingin menyampaikan seruan kepada parlemen negara-negara anggota AIPA agar bersatu menghadapi tantangan besar yang ada di hadapan,” ucap Lodewijk.
Dia pun berharap Sidang Umum AIPA ke-44 dapat menghasilkan kontribusi yang bermanfaat dan berarti untuk menciptakan kawasan ASEAN yang lebih baik dan menjanjikan di masa depan. {sumber}
