Berita Golkar – Pembangunan Sekolah Rakyat yang diinginkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dinilai memiliki arah keberlanjutan.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai wacana Sekolah Rakyat dapat meningkatkan upaya pemerataan pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Termasuk menyeimbangkan wacana sekolah Unggulan Garuda yang disiapkan untuk siswa yang berprestasi.
“Jadi pemerataan, baik dari sisi wilayah maupun juga dari sisi ekonomi keluarga,” sebutnya, Rabu (18/6/2025), dikutip dari TribunKaltim.
Berbagai ide baru yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, tentu harus menjadi perhatian untuk dapat dicermati. Sehingga implementasinya nanti sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
Tapi prinsipnya, niatan bagus pemerintah membuka akses pendidikan seluas-luasnya untuk masyarakat khususnya pra-sejahtera mesti didukung.
Hetifah juga menekankan bahwa pihaknya menginginkan semua sekolah memiliki kualitas yang bagus.
Tetapi, adanya Sekolah Rakyat maupun Sekolah Unggulan Garuda bukan berarti mengunggulkan satu sisi dan mengesampingkan hal yang lain.
Menurutnya, wacana ini merupakan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan talenta muda Indonesia agar dapat berkembang dengan maksimal, untuk mengisi posisi-posisi tertentu di masa yang akan datang.
“Kita juga sekarang sudah ada beasiswa untuk anak-anak pra-sejahtera agar bisa sekolah, baik bersekolah ke negeri maupun di sekolah swasta, misalnya seperti itu. Kemudian sekolah yang ada apakah diberdayakan atau membangun baru. Pada intinya kita terus dorong agar tidak menyampingkan peran sekolah–sekolah yang sudah ada,” pungkas Hetifah.
Beroperasi Mulai Juli di Kaltim
Sementara Sekolah Rakyat di Samarinda, dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2025, program ini dipastikan telah memenuhi kuota 100 peserta didik dari kalangan miskin ekstrem yang terseleksi berdasarkan data terverifikasi Kementerian Sosial (Kemensos).
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Fakir Miskin Dinas Sosial Samarinda, Sofyan Agus, menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi peserta mengacu pada data resmi Kemensos, terutama kategori masyarakat dalam desil I dan II.
Meski demikian, Dinsos tetap membuka ruang seleksi alternatif bagi calon siswa yang tidak tercakup dalam basis data, namun dinilai layak menerima bantuan berdasarkan rekomendasi aparat setempat.
“Intinya kita mengacu pada basis data Kemensos, yaitu desil I dan II. Namun apabila ada calon siswa yang tidak terdata tetapi mendapatkan rekomendasi dari camat, lurah, atau relawan sosial dan dianggap layak, maka bisa menyertakan surat keterangan tidak mampu. Tapi yang diprioritaskan tetap yang masuk desil I dan II,” ujar Sofyan.
Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin.
Dirinya mengatakan seluruh kebutuhan siswa mulai dari pakaian seragam, makan, hingga laptop akan disediakan langsung oleh Kementerian Sosial RI. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah pusat dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok paling rentan.
“Seratus orang sudah siap muridnya melalui kawan-kawan Dinsos. Untuk baju, laptop, makan, pakaian seragam, juga dari Kemensos semua,” ungkap Asli pada TribunKaltim (17/6/2025).
Terkait fasilitas belajar, Asli menjelaskan bahwa pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp280 miliar.
Sekolah ini akan dibangun di wilayah Palaran, dan ditargetkan mulai dikerjakan pada Juli mendatang dengan estimasi penyelesaian dalam waktu satu tahun.
“Sementara menunggu dibangun, kita meminjam gedung BPMP (Balai Penjamin Mutu Pendidikan) Provinsi Kaltim yang diklatnya milik Kemendikdasmen, dan sudah di-approve oleh Pak Menteri pada Sabtu kemarin,” jelasnya.
Asli menambahkan bahwa proses rekrutmen kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan (tendik) tengah berlangsung melalui jalur Kementerian Pendidikan.
Samarinda, kata dia, patut bersyukur karena berhasil menjadi daerah yang terpilih sebagai lokasi pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur.
“Samarinda patut bersyukur kita sebagai tempat atau penerima assessment. Alhamdulillah Samarinda representatif. Karena sebelumnya ada diusulkan juga dari provinsi, ada Kukar, ada PPU, ada Berau. Alhamdulillah Samarinda kecantolan yang tahun pertama,” katanya.
Ia menyebut bahwa Sekolah Rakyat sejatinya merupakan sekolah unggulan berstandar nasional plus, namun dengan segmen siswa dari kalangan miskin ekstrem.
Kurikulum yang digunakan pun serupa dengan sekolah umum unggulan pada umumnya, namun dengan pendekatan inklusif yang menyasar kelompok kurang mampu.
“Kurikulum saya kira sama saja, sebenarnya itu kan sekolah mewah, sekolah unggul, dan sekolah berkurikulum nasional plus. Hanya saja yang jadi objek adalah siswa miskin,” lanjutnya.
Untuk tahun pertama, kuota siswa masih dibatasi karena keterbatasan ruang belajar sementara di gedung BPMP.
“Pendaftaran sekolah rakyat pun berbeda dengan yang lain, karena dipilih dari anak-anak kita yang sudah terdaftar di satu data tingkat nasional desil I dan desil II, prinsipnya miskin ekstrem,” tegasnya.
Asli berharap seluruh pihak, terutama peserta didik dan orang tua, dapat menjaga amanah besar ini dengan serius dan penuh rasa syukur.
Ia menilai pemilihan Samarinda sebagai daerah percontohan merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kesiapan daerah dalam menjalankan program strategis nasional.
“Harapannya kita bersyukur, artinya anak didik kita, istilah Pak Presiden itu supaya anak-anak kita yang miskin ekstrem bisa menikmati sekolah yang berstandar. Nanti rutin disyukuri, dijaga ketertibannya, dan memberikan apresiasi luar biasa kepada pemerintah pusat. Karena Samarinda ditunjuk menjadi salah satu yang terpilih,” tutup Asli.
Siapkan Lahan
Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan menjadi salah satu dari empat daerah di Kalimantan Timur (Kaltim), yang terpilih sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Seperti diketahui bahwa ini merupakan program pendidikan unggulan Presiden Prabowo Subianto.
“Alhamdulilah pemerintah Kabupaten PPU merespon positif dan telah menyiapkan lahan yang berada di kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam,” kata Sekretaris Daerah PPU, Tohar.
Terkait rencana pembangunan SR ini, kata Tohar pihaknya sedang melengkapi seluruh persyaratan-persyaratan yang sekiranya dibutuhkan nantinya.
“Sesuai arahan bapak Bupati agar segera ditindaklanjuti, lengkapi seluruh dokomennya dan siapkan apa yang menjadi persyaratan lebih lanjut,” sambungnya.
Sementara itu saat ditemui terpisah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten PPU, Saidin mengatakan bahwa wilayah area sekolah rakyat, akan dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah.
Letaknya di Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam, dengan luas kurang lebih 6-7 haktare.
“Itu ada di kelurahan Lawe-lawe, Penajam seperti yang diminta Kementerian,” katanya.
Seluruh kelengkapan yang diminta terkait rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut hampir dipastikan telah terpenuhi.
“Alhamdulillah memang terkait ini sudah siap semua Insya Allah dokumen kita telah sesuai dengan permintaan Kementerian tinggal nanti kelayakan lokasinya yang belum dipastikan di lapangan,” jelasnya.
Sementara Pemerintah Kabupaten Kukar telah menyiapkan tiga lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Dua di antaranya berada di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong dengan luas lahan 10,65 hektare yang akan digunakan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA masing-masing 3 rombongan belajar (rombel).
Lokasi lainnya berada di Jalan AM Tahir No. 95, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, dengan luas 14,27 hektare untuk jenjang SMP dan SMA, masing-masing 3 rombel. {}
