Berita Golkar – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan dalam pendistribusian Program Pangan Murah.
Dimaz mengatakan, keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan ketidaktepatan sasaran penerima masih sering terjadi di lapangan.
Hal itu disampaikannya usai rapat bersama eksekutif dan jajaran direksi BUMD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
“Masih banyak warga yang mengeluh karena harus antre sejak malam. Bahkan ada yang tidak kebagian meski sudah mendaftar,” ujar Dimaz, dikutip dari Akurat.
Menurut Dimaz, stok barang dari BUMD tersedia, namun jumlah penerima manfaat tidak sebanding dengan kuota yang disediakan pemerintah. “Masalahnya bukan di barangnya, tapi di kuotanya,” tukas Ketua Komisi C itu.
Ia berharap, koordinasi lintas instansi dapat diperbaiki. Dengan itu, distribusi pangan murah berjalan lebih manusiawi.
Dimaz menegaskan, program bantuan harus dipastikan tepat sasaran. Dengan begitu, tidak menimbulkan antrean panjang setiap kali dibuka.
“Ke depan kami harap Pemprov DKI Jakarta melalui DKPKP dan BUMD pelaksana bisa merumuskan formula yang lebih baik agar masyarakat penerima bisa dilayani secara layak,” harapnya. {}
