Berita Golkar – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya meminta PAM Jaya untuk menggencarkan sosialisasi kepada publik bahwa pihaknya tidak segera melakukan Initial Public Offering (IPO).
Dimaz menilai, seharusnya IPO dilakukan saat proses akhir setelah PAM Jaya berubah status dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ke Perseroan Daerah (Perseroda).
“Betul, ini mungkin minim sosialisasi karena memang tadi saya bilang juga teman-teman sampaikan juga jangan langsung teriak-teriak IPO dulu karena IPO itu proses ending pada saat nanti setelah Perseroda,” ujar Dimaz kepada wartawan, dikutip Sabtu (13/9/2025) dari Akurat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, sebetulnya masih banyak cara untuk menarik finansial bagi perusahaan selain IPO. Namun, menurutnya, masih banyak cara lain untuk mencari finansial tersebut. Saat ini, pihaknya meminta agar PAM Jaya fokus terlebih dahulu pada perubahan statusnya.
“Tapi masih banyak yang lain. Sekarang kita fokus dulu saja ke perubahan dari perumda ke Perseroda,” imbuhnya.
Ketua Komisi C itu juga menuturkan, terkait dengan perubahan status Perumda ke Perseroda, perusahaan air minum lain di berbagai daerah juga sudah menerapkannya.
“Dan ini bukan yang pertama. Di beberapa daerah pun sudah berubah. Ada yang saya lihat di kota Bandung itu dari perumda juga. Jadi ini bukan barang baru,” katanya.
Dengan itu, ia pun meminta kepada PAM Jaya untuk mensosialisasikan kepada publik bahwa perubahan status ini bukan diarahkan menuju komersil sepenuhnya. “Sehingga ini harus dijelaskan kepada PAM Jaya bahwa ini bukan arahnya ke komersil full,” harapnya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT PAM Jaya, Arief Nasrudin, memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif imbas perubahan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ke Perseroan Daerah (Perseroda).
“Dan saat ini juga tidak ada niatan dari perubahan hukum ini untuk kemudian jadi kemudian adanya kenaikan tarif itu tidak ada. Itu saya gak tau datangnya dari mana tetapi itu tidak benar gitu ya,” ujar Arief. {}
