Berita Golkar – Program sembako murah yang menjadi andalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat kini mendapatkan sorotan tajam.
Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar pengawasan terhadap distribusi bantuan tersebut diperketat guna mencegah terjadinya penyelewengan di lapangan.
Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad, mengungkapkan keprihatinannya saat melakukan interupsi dalam sidang Paripurna.
Dia menyoroti adanya indikasi ketidakadilan dalam penyaluran sembako murah yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat luas yang membutuhkan.
“Kita sudah melakukan pembahasan dalam Badan Anggaran (Banggar) terkait pangan murah agar dibagikan dengan cara by name by address, sehingga rakyat tidak perlu mengantre. Namun kenyataannya, di lapangan justru banyak masyarakat yang tidak mendapatkannya,” kata Ramly, belum lama ini.
Ramly menyayangkan informasi yang menyebutkan bahwa distribusi sembako murah di beberapa titik justru tampak mengistimewakan kelompok tertentu, termasuk petugas PPSU, sementara warga umum seringkali terabaikan.
Menurutnya, sistem distribusi harus segera dibenahi agar tepat sasaran dan tidak membuka celah bagi praktik pungutan liar (pungli).
Ia menekankan pentingnya komitmen Pemprov DKI untuk menjalankan skema by name by address secara konsisten. Dengan sistem tersebut, setiap warga yang berhak dipastikan tetap mendapatkan bagian meskipun datang terlambat ke lokasi pengambilan.
“Sistem ini harus kita ubah. Jangan sampai ada masyarakat yang dimintai biaya tambahan atau ongkos tertentu hanya untuk mendapatkan haknya atas sembako murah. Ini adalah hak rakyat yang harus dijaga amanahnya,” tegas Ramly.
Sorotan ini muncul di tengah upaya Pemprov DKI Jakarta menjaga stabilitas harga pangan menjelang periode krusial.
Partai Golkar berharap program sembako murah dapat benar-benar menjadi oase bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Ibu Kota, bukan justru menjadi ladang penyimpangan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Keadilan dalam distribusi pangan dinilai sebagai kunci utama dalam menjaga kondusivitas sosial dan kesejahteraan warga. Pemprov DKI didorong untuk lebih transparan dan melibatkan pengawasan masyarakat agar setiap paket sembako murah sampai ke tangan mereka yang benar-benar berhak menerimanya. []
