Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, meminta agar wacana penghematan anggaran negara tidak berhenti pada pemotongan gaji anggota DPR, menteri atau pejabat negara semata.
Ia mengatakan, seluruh kebijakan dan program di Kementerian/Lembaga (K/L) harus dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tepat sasaran.
Langkah ini merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah guna mengantisipasi dampak krisis global akibat eskalasi konflik di berbagai belahan dunia.
“Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review (meninjau ulang) semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gajinya, program juga,” ujar Zulfikar Arse Sadikin di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (17/3/2026), dikutip dari Tribunnews.
Audit Program Boros
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi aparatur negara, birokrasi, dan pemerintahan dalam negeri, Zulfikar menilai setiap kegiatan rutin kementerian yang didanai negara harus ditinjau ulang urgensinya.
Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi pemborosan pada program-program yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas.
Zulfikar menekankan pentingnya rasionalisasi—proses penyesuaian anggaran agar lebih masuk akal dan efisien—secara total di semua lini instansi mitra kerjanya. “Jadi, rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN itu,” imbuhnya.
Prabowo: Belajar dari Pakistan
Wacana pemotongan gaji pejabat negara ini mencuat dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) sebagai strategi efisiensi fiskal Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Langkah tersebut terinspirasi dari kebijakan ekstrem Pakistan yang menerapkan critical measures (langkah-langkah kritis), mulai dari pemotongan gaji kabinet dan parlemen untuk kelompok rentan, penghentian pengadaan fasilitas mewah instansi pemerintah, hingga penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) guna menghemat energi negara.
Meskipun langkah Pakistan hanya dijadikan bahan komparasi (perbandingan), Presiden meminta jajaran kabinet mulai mengkaji potensi penghematan serupa di Indonesia.
Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi nasional menghadapi gangguan rantai pasok global yang berdampak pada sektor energi serta pangan.
Evaluasi menyeluruh terhadap program K/L diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara produktif bagi kepentingan publik. []
