Berita Golkar – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peran perdagangan berjangka komoditi (PBK) agar memberikan kontribusi yang semakin optimal bagi perekonomian nasional.
Kerja sama lintas pemangku kepentingan serta konsistensi kebijakan dinilai menjadi kunci agar industri PBK di Indonesia kian berkembang dan berdaya saing.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, saat membuka Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Pembukaan perdagangan dilakukan secara serentak oleh tiga bursa, yakni Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), serta Indo Bursa Karisma Berjangka (IKB).
Selain itu, PBK juga berfungsi sebagai instrumen lindung nilai (hedging) yang memberikan kepastian harga terbaik bagi pelaku usaha, terutama di tengah volatilitas pasar global.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah komoditas unggulan nasional yang belum diperdagangkan di bursa berjangka.
Komoditas-komoditas tersebut perlu mulai dipetakan agar dapat memanfaatkan pembentukan harga acuan serta fasilitas lindung nilai, sehingga nilai tambahnya bagi perekonomian nasional semakin besar.
Di sisi lain, pesatnya perkembangan perdagangan emas digital turut menjadi sorotan. Roro menyebut, perdagangan emas digital menunjukkan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pengaturan dan pengawasan yang kuat.
Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus memastikan perlindungan masyarakat serta kepastian berusaha bagi pelaku industri.
Ia menambahkan, dinamika perdagangan dan perubahan lanskap regulasi menjadi tantangan tersendiri bagi industri PBK. Oleh karena itu, Bappebti dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, sekaligus memperbarui mekanisme pengawasan guna mencegah penyalahgunaan PBK untuk tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Inovasi dalam PBK juga tercermin dari perdagangan Renewable Energy Certificate (REC) yang dinilai sebagai langkah konkret mendukung perdagangan hijau.
Pemerintah berharap, ke depan akan semakin banyak instrumen perdagangan hijau yang dikembangkan melalui mekanisme PBK sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap ekonomi berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Wamendag Roro mengapresiasi proses peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dan derivatif keuangan dari Bappebti kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah berjalan efektif sejak Januari 2025. Peralihan tersebut dinilai mampu memperkuat tata kelola dan pengawasan sektor keuangan nasional.
Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, menyampaikan bahwa pembukaan perdagangan tahun 2026 menjadi simbol semangat baru untuk mengakselerasi pertumbuhan industri PBK.
Sepanjang Januari hingga November 2025, nilai transaksi PBK tercatat mencapai Rp42.867 triliun atau tumbuh hampir 50 persen secara tahunan, dengan volume transaksi sebesar 14,56 juta lot.
Kontribusi terbesar berasal dari kontrak berjangka berbasis komoditas yang mencapai hampir 90 persen dari total nilai transaksi. Selain itu, perdagangan fisik timah, pasar fisik emas digital, kontrak berjangka crude palm oil (CPO), hingga perdagangan REC juga mencatatkan kinerja yang positif sepanjang 2025.
Tirta menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang dilakukan Bappebti, mulai dari penguatan literasi PBK kepada masyarakat, pengetatan regulasi dan pengawasan, hingga pengembangan mekanisme perdagangan dan produk baru.
Sementara itu, para pengelola bursa berjangka menilai 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran PBK. Direktur Utama PT BBJ menyatakan komitmen untuk meningkatkan likuiditas, mengembangkan produk, dan memanfaatkan teknologi.
Senada, BKDI mengusung tema “Year of Discovery” pada 2026, sementara IKB menegaskan dukungannya terhadap program biodiesel nasional melalui optimalisasi kontrak berjangka CPO.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, inovasi berkelanjutan, serta pengawasan yang adaptif, pemerintah berharap industri perdagangan berjangka komoditi mampu tumbuh sehat, inklusif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian Indonesia sepanjang 2026 dan seterusnya. {}
