Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, menyoroti meningkatnya kasus fraud atau tindak kecurangan dalam sektor perbankan yang dinilai makin marak seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital. Ia pun mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera melakukan pembaharuan regulasi guna menjawab tantangan zaman yang makin kompleks.
Pernyataan ini disampaikan Eric Hermawan merespons data OJK yang mencatat kenaikan jumlah perkara dalam industri perbankan dari 235 kasus pada 2023 menjadi 268 kasus pada tahun 2024. Menurutnya, perkembangan teknologi digital yang pesat telah membuka lebih banyak celah penyalahgunaan sistem oleh oknum-oknum yang memiliki pemahaman mendalam terhadap mekanisme perbankan.
“Pertama regulasi perbankan fleksibel, dinamis dan terus berkembang. Sehingga OJK harus update, regulasi harus update juga. Kenapa perkara semakin banyak? Karena makin banyak orang pintar sekarang,” ujar Eric Hermawan seperti dikutip redaksi Golkarpedia dari tayangan video TVR Parlemen.
Ia menegaskan bahwa selain pembaharuan regulasi, OJK juga dituntut untuk meningkatkan fungsi pengawasan serta menerapkan sistem audit yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan perbankan modern.
“Banyak orang menguasai perbankan, maka banyak yang mencari celah terutama dalam menggunakan IT. OJK sudah benar melakukan tuntutan pengadilan bahwa siapa yang melakukan fraud di dalam bank harus dihukum dan disanksi. Sanksi ini harus dilakukan secara konkret,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Eric juga menekankan pentingnya penegakan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk kecurangan di sektor perbankan. Ia mendorong OJK agar tidak hanya fokus pada aspek pencegahan, tetapi juga tegas dalam menyelesaikan perkara hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, Eric berharap reformasi regulasi dan pengawasan ini dapat memperkuat sistem keuangan nasional serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keamanan sistem perbankan Indonesia.
