Berita Golkar – Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Golkar Eric Hermawan menyampaikan apresiasi atas respons positif pemerintah terhadap perjuangan DPR RI dalam mencari solusi berkeadilan bagi industri rokok di Madura.
Respons tersebut menyusul wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penambahan lapisan tarif baru cukai hasil tembakau (CHT).
“Saya bersyukur perjuangan kami di Komisi XI DPR RI, khususnya bersama Ketua Komisi XI Pak Misbakhun, mulai direspons secara positif oleh pemerintah,” kata Eric, Kamis (15/1/2026), dikutip dari JPNN.
Menurut Eric, wacana kebijakan tersebut menjadi titik terang bagi petani tembakau dan pengusaha rokok rakyat di Madura yang selama ini menghadapi tekanan penegakan hukum tanpa adanya skema transisi yang adil.
Dia mengatakan persoalan rokok ilegal di Madura tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan represif. Sejak awal, Komisi XI DPR RI mendorong negara membuka ruang legalisasi bertahap agar pelaku usaha kecil bisa masuk ke sistem resmi.
“Tujuannya jelas, agar petani tembakau dan pengusaha rokok rakyat tetap hidup, sekaligus negara mendapatkan penerimaan,” ujarnya.
Eric menjelaskan perjuangan tersebut ditempuh melalui berbagai forum resmi, mulai dari rapat dengar pendapat (RDP) di daerah dan di Jakarta, hingga komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan.
Dia menilai peran Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun sangat penting dalam mengawal aspirasi masyarakat Madura hingga ke tingkat pengambil kebijakan nasional.
Eric juga menyebut langkah tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang mendorong seluruh kader untuk menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan kepentingan negara.
“Ketua Umum Golkar selalu mengingatkan agar perjuangan politik harus menghasilkan solusi nyata bagi rakyat dan tetap menjaga kekuatan fiskal negara,” kata Eric.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah sedang membahas penambahan satu lapisan tarif baru cukai hasil tembakau. Kebijakan itu ditujukan untuk memberi ruang bagi pelaku rokok ilegal agar beralih menjadi legal dan berkontribusi terhadap penerimaan negara.
“Kita akan memastikan satu layer baru, ini masih dalam tahap diskusi,” ujar Purbaya.
Walakin, pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi pelanggaran setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Penindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku usaha yang tetap melanggar ketentuan cukai.
Menanggapi hal itu, Eric berharap kebijakan baru tersebut disertai sosialisasi dan pendampingan yang masif bagi pelaku usaha rokok rakyat di Madura.
“Saya dan Partai Golkar berkomitmen mengawal kebijakan yang adil, agar rakyat terlindungi dan negara tetap kuat,” pungkasnya. {}
