Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPR RI melalui Ketua Fraksi, M. Sarmuji menegaskan komitmennya untuk mendukung evaluasi terhadap fasilitas dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI. Langkah ini dinilai penting demi memastikan kesesuaiannya dengan prinsip kepatutan sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Sarmuji menilai upaya meninjau ulang berbagai fasilitas yang melekat pada anggota dewan merupakan bagian dari proses pembenahan yang harus terus dilakukan DPR sekaligus menangkap aspirasi serta kegelisahan publik belakangan ini.
“Kalau ada tunjangan atau fasilitas yang dianggap tidak sesuai kepatutan, kami siap mendukung evaluasi maupun revisi. Ini bagian dari komitmen Fraksi Partai Golkar untuk menjaga transparansi,” ujar Sarmuji yang juga Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar ini pada Jumat (29/08).
Menurut Sarmuji, DPR sejatinya sudah lebih dulu mengambil langkah konkret dalam reformasi fasilitas anggota dewan. Sejak Oktober 2025, tunjangan perumahan bulanan resmi dihentikan dan dialihkan dalam bentuk paket lima tahun. Skema baru ini disebutnya sebagai sinyal positif bahwa DPR mulai membuka diri terhadap penyesuaian dan perbaikan.
“Kalau dilihat dari situ, sebenarnya sudah ada satu langkah konkret. Artinya kita sudah mulai membuka diri untuk meninjau fasilitas-fasilitas yang mungkin diberikan kepada anggota DPR,” jelasnya.
Ia menekankan, bagi Partai Golkar, prinsip kepatutan adalah fondasi moral yang tidak boleh dipisahkan dari peran wakil rakyat. Legislator, katanya, bukan hanya dinilai dari kinerjanya dalam rapat atau legislasi, tetapi juga dari sikap, perilaku, dan tampilan di hadapan publik.
“Dalam segala hal harus mengukur kepatutan diri: kepatutan dalam bersikap, dalam tampilan, dalam perilaku. Dan tentu saja, kinerja yang lebih baik ke depan harus jadi kata kunci,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarmuji menegaskan bahwa isu fasilitas bukan sekadar soal angka atau teknis anggaran, tetapi menyangkut citra lembaga DPR secara keseluruhan. Menurutnya, kepekaan terhadap pandangan publik harus menjadi perhatian utama setiap anggota dewan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kalau kita tidak peka terhadap rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat, jarak antara DPR dengan rakyat akan semakin jauh. Itu yang harus kita hindari,” tambahnya.
Dengan sikap terbuka ini, Fraksi Partai Golkar ingin menegaskan bahwa evaluasi tunjangan merupakan bagian dari reformasi internal DPR. Tujuannya, bukan untuk melemahkan fungsi dewan, melainkan memperkuat legitimasi dan memperbaiki hubungan dengan konstituen.
“Itulah yang akan menjaga citra lembaga sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya di parlemen,” tutup Sarmuji.
