Berita Golkar – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pentingnya pengelolaan hutan yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mampu menghadirkan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kabupaten/kota se-NTT di Kupang, Jumat (27/3/2026).
Gubernur Melki Laka Lena menempatkan hutan sebagai pilar penting pembangunan daerah. Ia menyebut hutan memiliki fungsi ekologis sebagai penyangga kehidupan, sekaligus menyimpan potensi sosial dan ekonomi yang besar. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan dan produktif.
“Hutan memiliki peran yang sangat vital, tidak hanya sebagai penyangga kehidupan dari sisi ekologis tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat,” ujar Gubernur Melki, dikutip dari SelatanIndonesia.
Ia mengingatkan bahwa luas hutan di NTT relatif terbatas jika dibandingkan dengan wilayah seperti Kalimantan dan Papua. Kondisi tersebut justru menuntut perhatian lebih serius dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan dari berbagai ancaman, seperti pembalakan liar dan kebakaran hutan.
Di sisi lain, Gubernur Melki mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan kehutanan. Menurut dia, hutan tidak boleh semata dipandang sebagai objek konservasi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata.
Salah satu potensi yang dinilai belum tergarap optimal adalah hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang mencakup berbagai komoditas bernilai ekonomi tinggi.
Ia menekankan bahwa setiap KPH perlu mengidentifikasi dan mengembangkan produk unggulan berbasis HHBK yang dapat dipasarkan secara luas. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan platform pemasaran seperti NTT Mart untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk kehutanan lokal.
Lebih jauh, Gubernur Melki menegaskan peran strategis KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak. Ia berharap KPH mampu bertransformasi menjadi institusi yang kuat, profesional, dan adaptif dalam menjawab berbagai tantangan di sektor kehutanan.
Sejumlah persoalan masih membayangi pengelolaan hutan di NTT, antara lain konflik tenurial, tekanan aktivitas ilegal di kawasan hutan, serta belum optimalnya kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini, menurut dia, perlu direspons dengan langkah-langkah strategis dan terukur.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjut Gubernur Melki, akan mendorong pemetaan potensi sumber daya hutan secara komprehensif sebagai dasar perencanaan. Selain itu, pengembangan jasa lingkungan seperti ekowisata dan perdagangan karbon dinilai memiliki prospek besar dalam meningkatkan nilai ekonomi hutan tanpa merusak kelestariannya.
Kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha juga menjadi kunci. Di saat yang sama, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan kehutanan terus didorong agar mampu mengelola potensi secara profesional. Pendekatan kewirausahaan berbasis kehutanan pun mulai diarahkan sebagai strategi baru dalam mengoptimalkan manfaat hutan.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kehutanan tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat sekaligus kontributor nyata bagi peningkatan PAD.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola hutan secara terintegrasi dan berkelanjutan di NTT. []
