Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam pelaksanaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) terutama terkait kontribusi finansial dari negara anggota.
Pernyataan itu disampaikan Dave merespons keputusan Amerika Serikat yang menyetujui pembebasan Israel dari kewajiban membayar iuran dalam mekanisme BoP.
“Komisi I DPR RI menilai bahwa mekanisme BoP seharusnya dijalankan dengan semangat kesetaraan dan keadilan. Dukungan finansial, walaupun sukarela, merupakan salah satu cara untuk menunjukkan keseriusan dalam mengatasi dampak konflik,” kata Dave kepada Inilah.com, Jumat (27/2/2026).
Menurut dia, konsistensi dalam menerapkan prinsip tersebut sangat menentukan legitimasi BoP sebagai forum internasional yang bertujuan mendorong rekonstruksi dan perdamaian di Gaza.
“Jika prinsip ini diabaikan, maka legitimasi BoP sebagai wadah rekonstruksi dan perdamaian berpotensi melemah, dan hal tersebut dapat memengaruhi dinamika geopolitik di kawasan,” ujarnya.
Dave menambahkan, solidaritas internasional dan komitmen moral menjadi unsur krusial dalam menjaga efektivitas forum multilateral, terlebih ketika berhadapan dengan krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza.
Ia memastikan Komisi I DPR akan terus mengawal agar prinsip kebersamaan dan keadilan tetap dijaga dalam berbagai forum global.
“Dengan menjaga prinsip keadilan dan kebersamaan, BoP diharapkan tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk memperkuat perdamaian serta memberikan perhatian nyata bagi masyarakat Gaza yang terdampak konflik,” jelas Dave.
Sebelumnya diberitakan, Israel menyatakan tidak akan membayar iuran kepada Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Nilai kontribusi yang dibahas mencapai sekitar USD 1 miliar atau setara Rp17 triliun.
Radio Angkatan Darat Israel, Minggu (22/2/2026), melaporkan pemerintah Israel telah memberitahu Presiden AS Donald Trump mengenai keputusan tersebut. Trump merupakan inisiator sekaligus pemimpin Dewan Perdamaian yang juga diikuti sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Laporan yang dikutip dari Khaberni, Selasa (24/2/2026), menyebutkan Israel secara resmi mengumumkan penolakannya untuk memberikan kontribusi finansial kepada Dewan Perdamaian.
“Washington setuju untuk membebaskannya dari pembayaran apa pun, tidak seperti negara anggota lainnya seperti Qatar dan UEA, yang menjanjikan lebih dari dua miliar dolar,” tulis laporan tersebut. []
