Berita Golkar – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa) menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui diversifikasi mitra global.
Pernyataan tersebut disampaikan Menperin saat menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri BRICS bertema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance”, yang digelar di Brazil, Selasa (21/5/2025).
“Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS memberikan peluang besar untuk meningkatkan daya saing industri nasional serta memperluas akses pasar ekspor,” ujar Menperin, dikutip dari RM.
Dalam pertemuan tersebut, negara anggota BRICS menyepakati sejumlah poin penting dalam deklarasi bersama, antara lain penguatan inovasi dan teknologi digital sebagai kunci pengembangan sektor industri manufaktur yang berkelanjutan.
Menperin menegaskan bahwa poin-poin deklarasi BRICS sangat relevan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0, yang menitikberatkan pada transformasi industri berbasis teknologi dan keberlanjutan.
“Deklarasi ini mendukung inovasi teknologi dalam menghadapi tantangan global seperti penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi perubahan iklim,” ujar Menperin.
Negara-negara anggota BRICS juga menyatakan komitmennya terhadap pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan. Saat ini, BRICS mencakup sekitar 45 persen populasi dunia dan menyumbang sepertiga dari Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Dalam rangka penguatan kerja sama industri, negara anggota BRICS juga berpartisipasi dalam Partnership for the New Industrial Revolution (PartNIR). Indonesia mendukung penuh penyusunan Terms of Reference(ToR) untuk sejumlah bidang, termasuk UKM, transformasi digital industri, kecerdasan buatan berdaulat, serta manufaktur cerdas dan robotika.
“Melalui kerja sama BRICS dan PartNIR, diharapkan terbangun kolaborasi yang efisien untuk menjawab tantangan industri global,” imbuhnya.
Menperin juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tingkat menteri ini sebagai wadah kerja sama yang terbuka dan pragmatis antarnegara anggota. Ia menegaskan bahwa Indonesia siap berkontribusi aktif dalam agenda pembangunan industri berkelanjutan dan ekonomi sirkular di kawasan Global South.
Perkuat Hubungan Indonesia–Brazil
Selain menghadiri forum BRICS, Menperin juga mendorong peningkatan kerja sama bilateral Indonesia dan Brazil. Ia menilai kesamaan karakteristik kedua negara—baik dari sisi populasi maupun sumber daya alam—dapat menjadi landasan kuat kerja sama di sektor industri.
“Brazil dan Indonesia memiliki potensi kerja sama yang besar, antara lain di sektor energi terbarukan, pangan, dan industri kemaritiman,” kata Agus.
Menurut Menperin, Indonesia saat ini tengah mengembangkan biodiesel berbasis CPO, sementara Brasil telah lebih dahulu mengembangkan bioetanol sebagai bahan bakar. Oleh karena itu, sinergi dalam pengembangan energi nabati seperti biofuel dan etanol perlu ditingkatkan.
Di sektor kelautan, Indonesia memerlukan kapal penangkap ikan berkapasitas besar untuk memaksimalkan potensi perikanan nasional. Kerja sama dengan Brasil di bidang industri kemaritiman dapat mendukung kebutuhan tersebut sekaligus memperkuat daya saing industri maritim.
Pemerintah juga mendorong kerja sama pengembangan sumber daya manusia melalui program pertukaran pelajar vokasi, magang industri, dan kolaborasi pusat pelatihan.
“Melalui BRICS, kami berharap kerja sama Indonesia dan Brazil semakin erat, khususnya dalam meningkatkan neraca perdagangan dan memperkecil defisit,” tutur Menperin.
Indonesia sendiri mencatat pencapaian signifikan dalam sektor industri dengan nilai Manufacturing Value Added (MVA) mencapai 255,96 miliar dolar AS pada 2023. Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat di antara negara-negara BRICS, setelah China, India, dan Brazil.
Indonesia resmi menjadi anggota BRICS pada Januari 2025, menyusul Arab Saudi sebagai anggota ke-11. Negara-negara anggota BRICS saat ini mencakup Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Indonesia. {}
