Berita Golkar – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, draf insentif otomotif sudah dikirimkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Skema insentif dirancang lebih detail dibandingkan kebijakan serupa saat pandemi Covid-19.
“Untuk otomotif, usulan insentif dan stimulus sudah kami kirim ke Pak Menkeu. Ada perbedaan dengan sebelumnya. Usulan kali ini jauh lebih detail, baik dari sisi segmen, teknologi, maupun bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” kata Menperin dalam jumpa pers akhir tahun 2025 di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Menperin menjelaskan, dalam usulan terbaru tersebut pemerintah menaruh perhatian besar pada pengembangan kendaraan ramah lingkungan. Insentif akan diberikan dengan kriteria yang lebih ketat, khususnya terkait pemenuhan TKDN dan batas maksimal emisi.
“Prinsipnya, yang mendapatkan manfaat insentif harus memiliki TKDN dan memenuhi ketentuan emisi tertentu. Jadi dua hal utama itu, TKDN dan emisi,” ujarnya, dikutip dari RakyatMerdeka.
Selain itu, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan penetapan batas harga untuk masing-masing segmen kendaraan agar dapat memperoleh insentif. Menurut Agus, kebijakan tersebut dirancang dengan tetap memperhatikan kepentingan konsumen. “Konsumen sangat kami perhatikan dalam perumusan kebijakan ini,” katanya.
Menperin menuturkan, perumusan usulan insentif tersebut melalui proses panjang dan pembahasan yang cukup rumit karena banyaknya opsi kebijakan yang harus dikristalisasikan menjadi satu rumusan. Ia menyebut pendekatan kali ini juga berbeda dengan masa pandemi.
“Dulu prosesnya lebih bersifat top-down. Sekarang tidak top-down, tapi juga tidak sepenuhnya bottom-up. Kami berdiskusi cukup terbuka dengan Gaikindo sebagai perwakilan pelaku industri,” jelasnya.
Dalam proses tersebut, Kemenperin menerima sejumlah masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Namun, tidak seluruh masukan diadopsi karena pemerintah tetap mengedepankan kepentingan nasional.
“Banyak masukan yang baik dari Gaikindo, sebagian kami adopsi, tapi tidak semuanya. Kepentingan Kemenperin hanya satu, melindungi tenaga kerja di sektor otomotif,” tegas Menperin.
Ia menekankan sektor otomotif memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang (forward and backward linkage) yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, sektor tersebut menyerap sekitar 1,9 juta tenaga kerja sehingga perlu dilindungi melalui kebijakan insentif yang tepat.
Ke depan, Kemenperin akan melanjutkan pembahasan usulan tersebut bersama Kementerian Keuangan dengan pendekatan teknokratis, termasuk perhitungan biaya dan manfaat bagi negara.
“Cost and benefit menjadi perhatian utama. Kami tidak ingin usulan ini membebani keuangan negara atau memperlebar defisit. Manfaatnya harus lebih besar dari biaya, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujar Menperin.
Meski demikian, Menperin belum bersedia membeberkan rincian angka insentif yang diusulkan untuk menghindari spekulasi publik sebelum ada keputusan final.
“Intinya, usulan ini kami ajukan atas nama perlindungan tenaga kerja dan penguatan manufaktur otomotif, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” pungkasnya. {}
