Berita Golkar – Industri Bali dikenal bukan hanya menopang ekonomi daerah, tetapi juga memberi kontribusi nasional. Sektor pakaian jadi, furnitur, kulit, alas kaki, hingga makanan dan kerajinan terus berkembang dinamis beberapa tahun terakhir.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan komitmen pemerintah melalui Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Program ini memberikan akses pembiayaan bersubsidi agar industri dapat memperluas produksi, lapangan kerja, dan ketahanan ekonomi nasional.
“KIPK adalah tonggak penting bagi industri padat karya,” kata Agus saat membuka sosialisasi KIPK di Denpasar, Kamis (4/9/2025), dikutip dari RRI.
Menurutnya, subsidi bunga memberi peluang besar meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga daya saing industri.
KIPK menyediakan pinjaman Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan subsidi bunga lima persen. Jangka waktu pinjaman mencapai delapan tahun, memberi ruang industri melakukan ekspansi, modernisasi, maupun penambahan modal kerja.
Total pinjaman yang dialokasikan pemerintah mencapai sekitar Rp20 triliun untuk industri padat karya yang memenuhi syarat. Nilai tersebut menjadi bukti keseriusan negara memperkuat sektor manufaktur dan industri berbasis budaya.
Gubernur Bali Wayan Koster menilai KIPK hadir sangat tepat mendukung transformasi ekonomi daerah. “Program ini selaras dengan Ekonomi Kerthi Bali, yang menekankan keberlanjutan, ramah lingkungan, dan kearifan lokal,” ujarnya.
Acara sosialisasi juga ditandai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) antara Kemenperin dan BPD DIY. Hingga kini, sudah enam bank menjadi penyalur KIPK, termasuk BPD Bali, Mandiri, dan BNI.
Secara simbolis, BPD Bali menyalurkan kredit perdana kepada tiga pelaku industri. Mereka berasal dari sektor makanan, tekstil, dan furnitur, yakni CV Pelangi, Dian’s Rumah Songket dan Endek, serta CV Bali Tedung Nusa Island.
Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Tri Supondy, menyebut KIPK menindaklanjuti arahan Presiden memperkuat sektor padat karya. Industri makanan, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, alas kaki, hingga mainan anak menjadi fokus utama.
Berdasarkan data SIINas, setidaknya 3.739 pelaku industri berpotensi menerima manfaat program ini. Kemenperin terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan bank penyalur untuk memperluas akses KIPK.
Selain Bali, sosialisasi juga digelar di berbagai daerah basis industri padat karya. Pemerintah berharap semakin banyak pelaku usaha mengenal program ini dan tertarik memanfaatkannya secara optimal.
Menperin menegaskan perlunya dukungan semua pihak agar KIPK berjalan efektif. “Saya berharap program ini memperkuat daya saing industri padat karya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. {}
