Berita Golkar – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memperkuat pilar ekonomi melalui kebijakan jasa industri yang lebih terpadu. Agus menilai integrasi standar kualitas sangat penting untuk meningkatkan daya saing manufaktur pada pasar global.
Pemerintah berkomitmen mentransformasi seluruh layanan teknis agar lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan pasar saat ini. Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) menjadi acuan utama dalam menjamin keamanan serta keberlanjutan produk manufaktur domestik.
“Integrasi layanan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) menjadi bagian penting dari Kemenperin dalam menciptakan ekosistem industri yang efisien, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Layanan yang terstandar, transparan, dan terintegrasi akan memberikan kepastian bagi pelaku industri serta memperkuat kepercayaan pasar terhadap produk nasional,” ujar Agus di Jakarta, Rabu (4/2/2026), dikutip dari RRI.
Kementerian Perindustrian mengadopsi model bisnis Strategic Control untuk mengendalikan fungsi operasional secara lebih terencana. Perencanaan strategis tersebut diperkuat dengan pengelolaan keuangan yang menyatu guna mendukung pertumbuhan sektor industri riil.
Penerapan portal merek tunggal menjadi pilar utama dalam mewujudkan pelayanan publik satu pintu yang transparan. Sistem informasi terpadu ini memungkinkan pelaku usaha melakukan pelacakan proses sertifikasi secara akurat dan mudah.
Saat ini, BSKJI mengelola 24 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Kemenperin memaksimalkan potensi 2.360 personel kompeten melalui mekanisme pembagian sumber daya antar unit kerja fungsional.
Mobilisasi auditor sertifikasi dilakukan secara fleksibel guna memenuhi kebutuhan layanan teknis pada berbagai satuan kerja. Konsolidasi aset dan sumber daya manusia bertujuan agar seluruh potensi internal tidak lagi bekerja sendiri-sendiri.
Kepala BSKJI Emmy Suryandari melaporkan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. Pendapatan negara tersebut melonjak signifikan dari Rp228,34 miliar menjadi Rp329,77 miliar pada periode tahun lalu.
Kepercayaan sektor swasta terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan yang kini mencapai angka 23 ribu perusahaan. Emmy menjelaskan bahwa mayoritas layanan saat ini masih terfokus pada sektor pengujian serta sertifikasi produk.
“Saat ini layanan BSKJI masih didominasi oleh pengujian sebesar 47,5 persen dan sertifikasi sebesar 27,5 persen. Namun, kami mendorong diversifikasi layanan semakin adaptif terhadap kebutuhan industri,” ujar Emmy.
Pemerintah juga mulai memperkenalkan mekanisme pemanfaatan saldo khusus bagi unit kerja yang berstatus Badan Layanan Umum. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah ketimpangan likuiditas guna menjaga stabilitas operasional pada setiap daerah.
Penerapan manajemen risiko yang ketat tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut. Upaya ini memastikan bahwa kualitas layanan publik kepada para pelaku industri tetap terjaga secara berkelanjutan.
“Melalui transformasi layanan ini, Kemenperin menegaskan bahwa peningkatan mutu dan kapasitas layanan merupakan prioritas utama. Peningkatan penerimaan negara menjadi konsekuensi dari meningkatnya kepercayaan pelaku industri terhadap layanan prima yang diselenggarakan oleh BSKJI,” kata Emmy. {}
