Berita Golkar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan, 646 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) pada September ini. Saat ini, sudah ada 428 RDTR yang telah terintegrasi OSS.
“Sisanya yang belum terintegrasi dengan OSS, target bulan ini semuanya sudah harus terintegrasi dengan OSS,” tutur Nusron dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Selasa (23/9/2025).
Soal progres RDTR, Nusron menyebutkan bahwa capaian RDTR dari lintas sektor telah ada 47 RDTR, dari Persetujuan Substansi sudah ada 34 RDTR, dan dari proses penetapan daerah ada 2 RDTR.
“Jadi, ada tambahan 83 RDTR yang masih berprogres hingga saat ini. Kementerian ATR/BPN juga telah mendapat loan (pinajaman) dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029,” ungkap dia, dikutip dari Kompas.
Terkait fokus daerah penyusunan RDTR terintegrasi, Nusron menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). Karena pada tahun 2025 ini, BIG menyelesaikan peta dasar 1:5.000 di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa.
Pada 2024 lalu, BIG telah menyelesaikan peta 1:5.000 Pulau Sulawesi. Pada 2026 nanti mereka akan mengerjakan Pulau Sumatra, 2027 akan mengerjakan peta Pulau Maluku, NTB, dan NTT. “Pada 2029 nanti sisanya akan disisir, oleh karena itu, kami mengusulkan RDTR-nya berdasarkan kajian dari BIG,” jelasnya lagi.
Sementara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau agar proses penyusunan RDTR diprioritaskan di wilayah-wilayah yang menjadi pusat ekonomi.
“Jadi semisal di Sulawesi, juga di Utara Jawa. Kemudian, kalau di Sumatra kan di Sumatra bagian timur, seperti wilayah Kepulauan Riau dan lainnya karena itu menjadi perhatian para investor,” ucapnya.
Target RDTR 2026
Adapun Nusron mengusulkan akselerasi digitalisasi RDTR pada tahun 2026 sebanyak 300 RDTR. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat perizinan berusaha serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Misal (300 RDTR) terpenuhi semua, Insya Allah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi,” tutur Politisi Partai Golkar tersebut.
Karena, melalui RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka Service Level Agreement (SLA)-nya bisa dua hari sampai tiga hari. {}
