Berita Golkar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid melakukan penyerahan sertifikat tanah hasil konsolidasi tahun 2025 di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal, Selasa (2/12/2025) sore.
Menurut Nusron, penyerahan sertifikat tanah hasil konsolidasi tanah tahun 2025 ini dilakukan dalam rangka pengentasan permukiman kumuh terpadu di Provinsi Jawa Tengah. Adanya konsolidasi ini, tanah bisa disertifikatkan dan nilai tanah menjadi naik. Sehingga tanah mempunyai fungsi sosial, bisa menjadi tempat tinggal, tempat usaha, dan lainnya.
“Ini mengkonsolidir tanah-tanah yang dulunya terisolasi yang tidak mempunyai fungsi, menjadi mempunyai fungsi dan mempunyai nilai,” kata Nusron, dikutip dari Kompas.
Nusron menjelaskan, Kelurahan Bandengan Kendal masuk dalam wilayah kumuh di Kendal. Namun, saat ini sudah ditata baik, dan jalannya bagus. “Karangsari masuk wilayah kumuh, tapi sekarang tanahnya sudah naik, karena bersertifikat,” terangnya.
Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, yang ikut hadir dalam penyerahan sertifikat tanah hasil konsolidasi tanah tahun 2025 di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal Kota, Kabupaten Kendal, mengatakan proses ini sesuai arahan Presiden untuk memberi pelayanan terbaik kepada rakyat.
Ia menegaskan pemerintah dilarang mempersulit rakyat dan harus mempermudah rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Ini bukti negara hadir secara nyata dan konkrit.
“SK Bupati Kendal tahun 2021, daerah ini sebagai wilayah pemukiman kumuh. Itu dulu. Sebab sebentar lagi sudah tidak,” kata Qodari.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menegaskan, konsolidasi tanah menjadi fondasi penataan lingkungan. Program ini telah mendukung transformasi kawasan kumuh menjadi lebih baik dan produktif. Ia menjelaskan pada tahun 2024, konsolidasi mencakup 100 bidang, dan tahun ini ditingkatkan menjadi 121 bidang.
Mbak Tika, sapaan akrab Dyah Kartika Permanasari, mengaku Kendal telah menerima Tematik PPKT Rp3,85 miliar dua tahun berturut-turut. Anggaran itu diarahkan untuk perbaikan 91 unit hunian, pembangunan 174 meter jalan, serta 398 meter drainase.
“Kami telah mengusulkan lokasi prioritas PPKT 2027–2029 untuk Karangsari, Bandengan, Mororejo, dan Kutoharjo,” tambah Mbak Tika. {}
