Berita Golkar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap permintaan Presiden Prabowo Subianto agar setiap batalion Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memiliki lahan produktif setidaknya 500 hektar.
Lahan ini akan dikelola TNI AD bersama masyarakat untuk ketahanan pangan. Apabila satu batalion memiliki tanah 500 hektar, maka totalnya mencapai 250.000 hektar untuk 500 batalion.
“Kami sudah mengidentifikasi, potensi tanah telantar yang tersedia selama lima tahun terakhir mencapai 1,4 juta hektar di seluruh Indonesia,” jelas Nusron dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (15/3/2025), dikutip dari Kompas.
Menurut Nusron, pemerintah akan memilah tanah yang tersedia sesuai dengan peruntukannya, baik batalion, transmigrasi, perumahan, maupun lahan produktif untuk ketahanan pangan.
Langkah ini sejalan dengan semangat Merah Putih untuk memastikan tidak ada sejengkal tanah milik negara diambil oleh pihak lain, khususnya milik TNI. Nusron juga menekankan pentingnya sertifikasi tanah sebagai langkah strategis dalam menjaga aset negara.
“Bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI jika tanah milik TNI diambil oleh pihak lain? Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, sertifikasi menjadi kata kunci dalam menjaga tanah-tanah milik negara,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Nusron juga menyatakan apresiasinya kepada TNI AD serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) atas kerja sama dalam proses sertifikasi dan pengamanan aset negara.
“Saya merasa sangat terbantu dengan kerja sama dari Bapak Kasad dan keluarga besar TNI, termasuk dengan Pak Menhan. Ini adalah tugas kami untuk menjaga dan mengamankan tanah negara,” pungkas dia. {}
